Kalsel

Elektronifikasi Menuju Transparansi Keuangan Daerah

apahabar.com, MARABAHAN – Mengejar target elektronifikasi institusi pemerintahan mulai 2020, Bank Indonesia menggelar sosialisasi untuk bendahara…

Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor dalam sosialisasi elektronifikasi keuangan pemerintah daerah. Foto-Humas Batola for apahabar.com

apahabar.com, MARABAHAN – Mengejar target elektronifikasi institusi pemerintahan mulai 2020, Bank Indonesia menggelar sosialisasi untuk bendahara pengeluaran dan pemasukan Pemkab Barito Kuala, Selasa (25/06/2019).

Elektronifikasi keuangan daerah merupakan bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan sejak 2014.

Baca Juga: Semrawutnya Pasar Agrobisnis Modern Barabai

Manfaat umum GNNT sendiri antara lain praktis lantaran tak perlu membawa banyak uang, sehingga menghindari kerawanan pencurian.

Transaksi non tunai juga diklaim lebih higienis, karena biasanya uang tunai berpindah dari tangan ke tangan. Pun pedagang tak perlu pusing mencari uang kembalian.

Sementara dalam lingkup pemerintahan, elektronifikasi mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mempermudah monitoring.

“Oleh karena itu, kami berusaha melakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” papar Michael Tambayong, Manajer Fungsi elektronifikasi Sistem Pembayaran Daerah Bank Indonesia cabang Kalimantan Selatan.

“BI Kalsel dipercaya menjadi koordinator elektronifikasi di Kalimantan. Sesuai kesepakatan dengan Kementerian Dalam Negeri, semua transaksi pemerintahan harus menggunakan elektronifikasi mulai 2020,” imbuhnya.

Di antara elektronifikasi yang dikembangkan pemerintah adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online dan Cash Management System (CMS).

Sementara Batola sudah menggunakan elektronifikasi sejak 2017, meski belum merambah semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

“Beberapa layanan yang sudah menerapkan elektronifikasi adalah pembayaran gaji dan belanja barang maupun jasa,” sahut H Rahmadian Noor, Wakil Bupati Batola.

“Kami sepakat bahwa elektronifikasi ini mendorong transparansi dan keamanan. Terlebih Batola pernah memiliki pengalaman buruk, ketika Kantor Dinas Pekerjaan Umum terbakar. Tak hanya berkas-berkas, uang belanja juga ikut ludes,” tambahnya.

Baca Juga: Wujudkan Komitmen PASTI, Kemenkumham Kalsel Gelar Rapat Koordinasi

Reporter: AHC13
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin