apahabar.com, JAKARTA – Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengkritik KPU yang dinilai telat merespons tekanan politik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap KPU dinilainya menurun.
“Akibat tekanan politik yang tidak dihandle dengan bagus, terakhir survei LSI dan ICW tingkat kepercayaan KPU Bawaslu di bawah 70 persen padahal pada saat dilantik 80 persen, turunnya jauh sekali,” kata Sigit yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dalam diskusi bertajuk ‘Menuju Pemilu Bermutu’ di The Atjeh Connection, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).
Dia mengatakan tekanan politik terhadap KPU sangat besar. Salah satu contoh terbaru, menurut Sigit, adalah kabar bohong alias hoax surat suara yang tercoblos.
Baca Juga:KPU Gelar Rapat Validasi Surat Pemilu 2019
“Tekanan politiknya yang besar sekali, kasus terakhir tujuh kontain itu, ini bukan tekanan pertama yang nyerang ke KPU,” ucapnya.
Sigit pun menyebut isu-isu lain yang menurutnya menyerang KPU dan lambat direspons. Antara lain, soal IT yang diretas, hingga kotak suara dari kardus.
“Seperti soal IT KPU di hack, lalu orang gila atau disabilitas mental masuk DPT, lalu KPU dituduh tidak netral dengan penomoran pilpres dengan menambahkan angka 0,” ujar Sigit.
“Pada kasus terkahir untungnya KPU bisa keluar isu tujuh kontainer itu, kotak suara kardus telat direspons meskipun akhirnya direspons. Telat untuk banyak kasus KPU merespons,” pungkasnya.
Baca Juga:Cuncung Syafruddin H Maming, Dari Kades Pulau Burung Menuju Parlemen di Senayan (Bagian 1)
Sumber: Detiknew
Editor: Syarif