Tragedi KM 171 Tanah Bumbu

Eks Anggota DPRD Kalsel Tagih Tanggung Jawab Jokowi Tuntaskan KM 171!

Eks Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Anang Rosadi menagih tanggung jawab Presiden Jokowi untuk menuntaskan tragedi KM 171 Tanah Bumbu, Kalimantan

Kerusakan jalan nasional Km 171 sampai saat ini belum terlihat ada tanda perbaikan. Foto: Kisworo untuk apahabar.com

apahabar.com, JAKARTA - Eks Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Anang Rosadi menagih tanggung jawab Presiden Jokowi untuk menuntaskan tragedi KM 171 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Maka Anang tergerak untuk berorasi di pusara mendiang Hasan Basry untuk melayangkan protes dan menyambut hari ulang tahun Jokowi pada Rabu (21/6) pekan depan.

Dalam aksinya nanti, Anang akan berorasi keras agar negara bertanggung jawab atas tragedi KM 171 di Tanah Bumbu. Ia dengan keras meminta semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas kerusakan jalan nasional tersebut.

Baca Juga: Tragedi KM 171 di Kalsel, Tercetus Ide Gerakan Hasan Basri

"Kami memilih di makam Hasan Basry karena beliau yang memerdekakan Kalimantan Selatan bergabung dengan Indonesia, ini momen yang sangat keras 21 Juni nanti," ujar Anang kepada apahabar.com, Senin (12/6).

Anang menjelaskan, tanggal 21 Juni dipilih karena bertepatan dengan ulang tahun Presiden Jokowi dan wafatnya Bung Karno. 

"Jokowi ibarat anak bangsa yang pada awal kemunculannya dikaitkan dengan 'reinkarnasi' Bung Karno ternyata jauh panggang dari api, pokok jalan nasional Kalsel 171 malah diabaikan," ujar dia.

Baca Juga: Sengkarut Pantai Bunati dan KM 171, Massa Geruduk DPRD Kalsel!

Tak hanya mengkritik lambannya penanganan tragedi KM 171, Anang juga mengecam program lumbung pangan nasional atau food estate yang digarap Kementerian Pertahanan (Kemenhan) senilai Rp1,5 triliun di Kalimantan Tengah.

"Janji trans Kalimantan dengan moda transportasi kereta api tapi ternyata omong kosong belaka, malah food estate dengan biaya triliun jadi modus babat hutan tanam singkong, eh malah Menhan pula yang terlibat," kata Anang menegaskan.

"Di luar nalar, gambaran pemimpin yang nalarnya tidak nyambung," pungkasnya.