apahabar.com, JAKARTA- Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyatakan pemerintah sudah optimal untuk menarik investor di sektor pertambangan.
“Berbagai kebijakan seperti one door service policy, pemerintah memberikan keleluasaan bagi investor memilih rezim kontrak menggunakan gross split atau cost recovery. Kemudian juga beberapa fiskal insentif juga sudah diberikan,” kata Fahmy di Jakarta, Senin dikutip dari Antaranews.com.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah dan SKK Migas dalam menarik minat pemodal.
Fahmy menilai pemerintah mampu menjaga iklim investasi pada industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.
SKK Migas mencatat total investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi sejak 2018 sampai 2022 telah mencapai 57,2 miliar dolar AS atau setara Rp893,89 triliun.
Pada 2022, jumlah investasi diproyeksikan mencapai 13,2 miliar dolar AS atau setara Rp206,28 triliun naik lebih dari 20 persen bila merujuk capaian tahun lalu.
Torehan tersebut berada di atas rata-rata investasi global yang hanya naik 5 persen pada tahun ini.
Fahmy menjelaskan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi investor untuk berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia.
Faktor itu adalah dampak pandemi COVID-19 selama dua tahun, cadangan migas Indonesia yang jumlahnya masih menjadi perdebatan.
Selain itu ada faktor tren transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
Merujuk data SKK Migas, nilai investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi mengalami pertumbuhan sebesar 3,8 persen saat pandemi melanda secara global tahun 2020-2021.
Pada rentang waktu tersebut, capaian investasi meningkat dari 10,5 miliar dolar AS menjadi 10,9 miliar dolar AS.
Meski nilai investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengalami tren kenaikan.
Namun kondisi itu tidak serta merta mendongkrak produksi minyak dan gas bumi nasional dalam jangka pendek.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menjelaskan investasi yang dibutuhkan di sektor hulu minyak dan gas bumi sangat besar.
Hal tersebut penting untuk memenuhi target produksi Indonesia sebanyak 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030.
Menurutnya, setelah kenaikan investasi, maka pemerintah dan SKK Migas bisa fokus mendorong berbagai aspek lain untuk menjamin peningkatan produksi migas.
“Bukan hanya soal investasi, tetapi juga insentif fiskal dan non-fiskal; koordinasi antar kementerian; kebijakan satu pintu yang proaktif; pengokohan kelembagaan SKK Migas; kepastian hukum dan lain-lain,” kata Mulyanto.
Mulyanto berharap pemerintah dapat memaksimalkan peran industri hulu minyak dan gas bumi saat proses transisi energi menuju netralitas karbon pada tahun 2060.
“Perlu dirancang grand strategy industri migas yang jitu memasuki masa-masa transisi tersebut,” pesan Mulyanto.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno memberikan masukan serta dukungan agar SKK Migas memperkuat kinerja lebih keras lagi untuk mencapai target 1 juta BOPD dan 12 miliar BSCFD.