Dukung Program 3 Juta Rumah, Kalsel Fokus Penanganan RTLH dan Kawasan Kumuh

Pemprov Kalsel terus memperkuat komitmen dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dukungan Kalsel terdahap program tiga juta rumah. Foto: Media Center

bakabar.com, BANJARBARU - Pemprov Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengusulan berbagai program perumahan serta penguatan koordinasi dengan kabupaten dan kota.

Komitmen disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Miftahul Chair, saat mengikuti rapat pengendalian inflasi secara daring di Command Center, Setdaprov, Senin (23/2).

Chair mengungkap program perumahan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memasuki tahap pengusulan. "Aplikasi resmi pengajuan program sudah dibuka sejak Februari 2026," ungkapnya.

"Program-program seperti kawasan kumuh, RTLH dan rumah susun akan kami usulkan," imbuhnya.

Pembangunan rumah susun juga menjadi perhatian, terutama untuk aparatur sipil negara (ASN). Saat ini fasilitas rumah susun telah tersedia di Banjarmasin, dan diharapkan pembangunan serupa dapat segera direalisasikan di Banjarbaru.

Sementara Kabid Perumahan Disperkim Kalsel, Isma Agrianti, menyampaikan bahwa Kalsel saat ini masuk dalam 10 besar nasional untuk capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Meski demikian, tantangan utama masih terletak lepada pendataan, "Kami terus mendorong kabupaten/kota untuk menyampaikan data yang dibutuhkan pusat, agar intervensi program bisa tepat sasaran," timpalnya.

Isma juga menyoroti peluang pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber menjadi kunci keberhasilan program perumahan di daerah, mengingat alokasi APBD Kalsel 2026 mengalami penurunan dan hanya mampu membiayai sekitar 500 unit rumah.

Namun dukungan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diharapkan mampu menambah sekitar 2.700 unit rumah di Kalsel.

Adapun mekanisme pengusulan bantuan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Rumah (Sibaru) yang dikelola Direktorat Jenderal di Kementerian PKP, dengan usulan berasal dari pemerintah kabupaten/kota.

"Kami optimistis program 3 juta rumah dapat berjalan maksimal, sekaligus mempercepat penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Kalsel," tutup Isma.