apahabar.com, BANJARBARU – Pemkot Banjarbaru menjadi daerah teratas di Kalimantan Selatan yang menunggak pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).
apahabar.com lantas mendatangi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru Jainudin untuk mencari tahu duduk perkara keterlambatan pembayaran pendapatan tambahan para petugas garda terdepan ini.
Kata Jainudin, pencairan insentif nakes akan dilakukan tak lama setelah masuk surat pengajuan atau rincian anggaran oleh rumah sakit dan dinas kesehatan.
“Targetnya, bakal rampung paling lambat pekan depan,” ujarnya ditemui, Kamis (14/10).
Pemkot Banjarbaru, kata dia, telah mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar untuk insentif nakes pada tahun ini. Dan yang sudah dibayarkan senilai Rp10 Miliar.
Sisa kekurangannya akan berlanjut setelah diproses. “Akan kita bayarkan setelah ada pengajuan dari mereka,” jelasnya.
Jainudin sekaligus menepis kabar yang mengatakan bahwa Pemkot Banjarbaru belum sama sekali menyalurkan insentif nakes di 2021.
“Ada berita bahwa penyaluran insentif nakes 0 persen itu tidak benar, tidak tahu datang (sumber) dari mana karena kita sudah menyelesaikan kewajiban kita di 2020,” katanya.
Insentif nakes di 2020 sendiri, kata Jainudin, sudah dibayar penuh sebesar Rp13 miliar. Lantas, apa kendala terbesarnya hingga penyaluran insentif nakes tahun ini terlambat?
Jainudin bilang Pemkot sebelumnya sempat mengambil kebijakan untuk menurunkan nominal insentif nakes.
Hal ini buntut dari adanya perubahan kewenangan insentif nakes, yang semula bersumber dari APBN kemudian dibebankan ke APBD.
"Sempat kita turunkan karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Nah, ternyata hal tersebut tidak diperbolehkan oleh pusat. Pemkot Banjarbaru kemudian melakukan refocusing anggaran.
“Dan penyesuaian lagi," katanya.
Kebijakan demikian, kata dia, diambil mengingat kemampuan keuangan daerah terbatas.
“Karena kalau tarif sesuai KMK itu terlalu besar bagi kami, jadi kami bersepakat menurunkan tarif,” rincinya.
Namun, penurunan tarif urung dilakukan. Izin Kementerian tak kunjung turun. Pembayaran insentif nakes tetap mengacu Keputusan Menteri Kesehatan atau KMK.
Oleh karenanya, ada revisi di APBD 2021 untuk pembayaran insentif nakes sesuai KMK. Yang mana ihwal revisi telah selesai. Sehingga dana sebesar Rp10 miliar telah disalurkan kemarin.
“Ada pemeriksaan tarif kembali sehingga ada keterlambatan, tapi ini sudah kita bayarkan kemarin. Untuk dinas kesehatan, dan rumah sakit,” ujarnya.
Selanjutnya, setelah ada pengajuan terbaru dari mereka sisa insentif akan dibayarkan BPKAD. Jainudin telah meminta kepada dinas teknis untuk segera menyelesaikan proses dan mengajukan anggaran untuk mengejar target pekan depan.
“Semoga paling lambat minggu depan selesai,” tuntasnya.
Adapunbesaran insentif mengacu pada KMK untuk tenaga kesehatan di rumah sakit setinggi-tingginya antara lain untuk Dokter Spesialis Rp15 juta, Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta, Bidan dan Perawat Rp7,5 juta serta Tenaga Medis Lainnya Rp5 juta.
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menegaskan dirinya sudah menginstruksikan sisa insentif nakes akan dicairkan dalam waktu dekat.
“BPKAD sudah siap membayar, ini lagi menunggu surat pengajuan dari SKPD (teknis),” ujar Ovie sapaan akrabnya, dihubungi terpisah.
Secara umum, Ovie juga mengatakan tidak ada kendala apapun dalam pencairan sisa insentif nakes 2021.
“Tidak ada, dan kami sudah monitor. Tinggal pengajuan oleh Dinkes dan RSDI, insya Allah dalam waktu dekat (cair) dan pak sekretaris daerah kota sudah kami minta untuk mendampingi,” tuntasnya.
Sengkarut Insentif Nakes Kalsel, Kadinskes Kalsel Bantah Nunggak Miliaran