Kalsel

Dua Srikandi Dalam Bursa Pencalonan Pilwali Banjarmasin

apahabar.com, BANJARMASIN – Menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang tinggal beberapa bulan lagi, peta…

Hj Ananda kader Golkar dan Hj Karmila Kader partai PAN Foto- Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang tinggal beberapa bulan lagi, peta politik di Banjarmasin menjadi menarik. Apalagi ada 2 tokoh perempuan yang kabarnya berhasrat maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Banjarmasin.

Kehadiran dua figur, Hj Ananda dan Hj Karmila mengubah pandangan masyarakat akan dominasi figur laki-laki sebagai pemimpin sebuah daerah.

Terlebih kota Banjarmasin, pasca reformasi tahun 1998 dan dimulainya demokrasi di tahun 1999, pemilihan Wali Kota hingga sampai sekarang, baru saat ini didapati figur-figur politisi perempuan yang mencoba naik ke pentas politik kota yang dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai.

Dikemukakan pengamat sosial dan politik, Varinia Pura Damayanti, kehadiran perempuan dalam kontestasi Pilkada khususnya Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Banjarmasin harus disambut dengan baik, artinya kontestasi ini sudah tidak lagi sepatutnya menjadi domain laki-laki.

“Masyarakat mulai membuka diri terhadap keterlibatan perempuan seiring dengan kondisi sosio-kultural yang mulai berubah, yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk menerima perempuan di bidang politik, sehingga peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bakal calon,” bebernya.

Hj Ananda yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin dan juga Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Banjarmasin diisukan bakal maju pada Pilwali mendatang karena mendapatkan rekomendasi Golkar.

Sedangkan sosok lainnya, Hj Karmila adalah calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pileg serentak lalu. Ia terpilih maju sebagai anggota DPRD Kalsel. Berbekal kemenangan pada Pileg, Hj Karmila didorong sang ayah, H Muhidin yang juga Ketua DPW PAN Kalsel dan pernah menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin periode 2011-2015 untuk maju pada bursa pencalonan Wali Kota Banjarmasin 2020.

Dikatakan Varinia, gerakan tentang affirmative action sebenarnya sudah populer pada era reformasi yang diimplementasikan salah satunya dengan kuota 30% untuk perempuan. Begitu juga pada jajaran kementerian sudah mengalami perkembangan.

“Kota Banjarmasin sendiri selayaknya memberi ruang untuk itu dalam Pilkada ke depan, perempuan tidak hanya berpartisipasi dalam Pileg tetapi juga dalam Pilwali. Tidak hanya dukungan masyarakat, tetapi para bakal calon perempuan harus mampu mendapatkan dukungan penuh dari partai. Untuk itulah perempuan yang berkontestasi harus mampu membuktikan bahwa mereka layak dan mampu menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan, sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah,” pungkas Dosen Fisip ULM Prodi Sosiologi ini.

Baca Juga: Direkomendasikan Golkar Bersaing di Pilwali 2020, Begini Tanggapan Ananda

Baca Juga: Pilwali Banjarmasin, Anak Muhidin Cari Pendamping

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Syarif