DTSEN Jadi Acuan, Saidi Minta Program Tepat Sasaran

Bupati Banjar Saidi Mansyur menekan seluruh SKPD agar mempercepat program yang langsung menyentuh masyarakat. Penyaluran bantuan pun diminta wajib berbasis Data

Bupati Banjar, H Saidi Mansyur saat rapat koordinasi mingguan bersama perangkat daerah di Aula Barakat Martapura, Senin (18/5/2026) pagi. Foto-Diskominfo Banjar.

bakabar.com, MARTAPURA – Bupati Banjar Saidi Mansyur menekan seluruh SKPD agar mempercepat program yang langsung menyentuh masyarakat. Penyaluran bantuan pun diminta wajib berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Saidi saat memimpin rapat koordinasi mingguan bersama perangkat daerah di Aula Barakat Martapura, Senin (18/5/2026) pagi.

“Program-program intervensi benar-benar dipercepat dan tepat sasaran, sekaligus optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujar Saidi.

Dalam rakor tersebut, Pemkab Banjar juga mengevaluasi capaian realisasi fisik sejumlah dinas hingga April 2026. Isu stunting menjadi perhatian karena angkanya masih berada di level 23,87 persen.

Selain itu, pembahasan perubahan RKPD 2026 yang mulai disusun sejak April turut dibahas. Saidi meminta SKPD mengevaluasi program dengan capaian rendah serta memastikan belanja daerah lebih efektif dan efisien.

“Agar ditindaklanjuti sampai tingkat staf dan memastikan program produktif serta langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Tak hanya soal program pembangunan, Saidi juga menyoroti survei efektivitas pengendalian korupsi dari BPKP. Seluruh pegawai diminta mengisi survei secara jujur dan objektif tanpa intervensi.

Menurutnya, hasil survei itu akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

Penertiban aset daerah juga menjadi perhatian. Seluruh SKPD diminta memperbaiki administrasi barang milik daerah, merekonsiliasi data, dan memastikan aset tercatat sesuai kondisi riil.

“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik dan hukum aset daerah,” tegasnya.

Saidi turut mengingatkan tindak lanjut rekomendasi KPK terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi hingga manajemen risiko.

“Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” tutupnya.

Rakor turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Sekda Banjar Yudi Andrea, para asisten, staf ahli, kepala SKPD dan kepala bagian Setda Banjar.