apahabar.com, BANJARMASIN – Gedung baru DPRD Banjarmasin ternyata lebih megah ketimbang Rumah Banjar, sebutan gedung DPRD Kalsel.
Berarsitektur Banjar modern dengan tipe Gajah Menyusu, gedung baru ini bakal menyedot anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
Secara fisik, bakal berlantai lima. Lantai 1 dijadikan parkiran, 2 ruang rapat dan 3 serta 4 difungsikan ruangan setiap anggota dewan.
Berbeda dengan DPRD Kalsel, 45 anggota wakil rakyat di DPRD Banjarmasin nantinya bakal memiliki ruangan masing-masing.
"Semua anggota dewan dapat ruangan satu-satu, jadi bukan istilah sekarang yang ruangan komisi saja, makanya harga mahal," Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Banjarmasin, Agus Suyatno, Jumat (20/5).
Ia memastikan jika gedung DPRD Banjarmasin ini bakal dibangun dari nol. Lokasinya bertepatan di parkiran DPRD Banjarmasin sekarang. Bangunan terdahulu akan tetap berdiri tegak.
"Jadi antara kedua gedung ada tangga penghubung," ucapnya.
Ia menjelaskan pihaknya hanya diminta untuk melelang pembuatan gedung baru bagi DPRD Banjarmasin.
Sedang seluruh gambaran atau desain bangunan gedung baru langsung diusulkan oleh anggota dewan.
Atas itulah, Agus pun tidak bisa memperkirakan ruang rapat di gedung baru bisa menampung beberapa orang.
"Yang merencanakan beliau, kita hanya membangun dan tidak pernah protes," tegasnya.
Agus menerangkan jangan salahkan pihaknya, jika gedung baru tersebut sudah rampung dan digunakan namun kurang sesuai dari keinginan anggota dewan.
"Kita izin tidak mengganggu desain dengan hasil perencanaan yang sudah dirapatkan," ucapnya.
Diketahui pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin akan menilai biaya hingga Rp40 miliar.
"Jelas mahal gedung dewan daripada rumah jabatan wali kota," tekannya.
Akan dikerjakan selama dua tahun atau multiyears, megaproyek gedung baru DPRD Banjarmasin dengan estimasi biaya Rp20 miliar bersumber dari APBD Banjarmasin.
Setengah jumlah total anggaran tersebut, Agus menerangkan dimungkinkan untuk membangun kerangka dan konstruksi tahun ini.
"Rp20 miliar sampai seberapa bangunan gedung ini," ucapnya.
Tahun selanjutnya barulah dilakukan serangkaian proses finishing, guna merampungkan konstruksi gedung sebelumnya.
Nantinya, gedung bangunan baru DPRD Banjarmasin juga tidak menggunakan atap, melainkan dak beton.
"Pengerjaan gedung baru tidak mengganggu aktivitas gedung lama," pungkasnya.
URGENSI PEMBANGUNAN
Ironi Gedung Baru DPRD: Orang Miskin di Banjarmasin Makin Banyak
Megaproyek ini bakal terbangun dalam dua tahun anggaran atau menggunakan skema pembiayaan tahun jamak APBD tahun 2022 dan 2023.
Sesuai estimasi konsultan perencana, biaya untuk memermak gedung DPRD Banjarmasin itu mencapai Rp35 miliar plus Rp5 miliar untuk perabotan, dan interiornya.
Lebih rinci, Rp20 miliar akan menggunakan APBD Banjarmasin 2022, sisanya diupayakan dalam APBD Perubahan 2022 atau APBD murni 2023.
Saat ini, Dinas PUPR Banjarmasin telah melelang proyek manajemen konstruksi pembangunan gedung DPRD Kota Banjarmasin dengan pagu anggaran Rp1,3 miliar.
Lantas apa urgensinya? Aspek kenyamanan jadi alasan utama bagi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali.
Gedung yang ada saat ini sudah berusia puluhan tahun. Kerap banjir, apabila musim hujan dan air pasang.
"Memang urgen, karena banyu [air] pasang calap [tenggelam], hujan calap, sering kebanjiran," katanya dihubungi apahabar.com, akhir pekan kemarin.
Terlepas itu, Matnor melihat keuangan daerah sudah mumpuni. Data Komisi I pendapatan asli daerah murni Banjarmasin saat ini berada di angka Rp320 miliar. Artinya, tidak masalah.
Matnor lantas membandingkan kantor DPRD Banjarmasin dengan daerah tetangga. Misalnya, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Sudah mengadopsi rumah panggung.
"Sangat jauh bagusnya dengan kantor kita saat ini. Kapan lagi kita bangun gedung kaya punya orang," ujarnya.
Agus menerangkan jangan salahkan pihaknya, jika gedung baru tersebut sudah rampung dan digunakan namun kurang sesuai dari keinginan anggota dewan.
KRITIK PSI
Sudah Mobil, Kini Gedung Baru, Pimpinan DPRD Banjarmasin Dinilai Tak Peka!
Kritik kemudian datang dari luar lingkaran parlemen. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banjarmasin, Antung Riduan melihat kelakuan para pimpinan DPRD Banjarmasin sudah keterlaluan.
"Ngelunjak," ujarnya, tempo hari, kepada jurnalis apahabar.com.
Jika yang menjadi alasan pembangunan kantor dewan adalah karena 'calap', kata Riduan, mestinya para wakil rakyat ini lebih memikirkan nasib warga yang kebanjiran.
"Mestinya dewan bisa memikirkan rumah masyarakat yang kebanjiran saat air pasang atau musim hujan. Jangan yang dipikirkan malah kantor," katanya.
Riduan mungkin masih menoleransi jika yang diminta adalah renovasi. Tapi tidak untuk pembangunan kantor baru.
"Anggaran Rp40 miliar itu sangat fantastis, akan sangat bermanfaat ketika digunakan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat," katanya.
Secara tersirat, Riduan memberi saran. Lebih baik anggaran jumbo tersebut dialihkan ke penanganan banjir atau revitalisasi sungai di Banjarmasin.
"Jika penanganan banjir sudah beres, silakan pikirkan pembangunan lainnya," ucapnya.
Senada, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB-ULM), Hidayatullah Muttaqin berharap Pemkot Banjarmasin lebih bijak menggunakan anggaran.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur saat ini bukan prioritas. Lebih baik anggaran dialihkan ke upaya pemulihan ekonomi. Seperti membuka lebih banyak lapangan kerja.
"Selama pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan di Banjarmasin melonjak naik," ujarnya.
Tahun 2019, persentase kemiskinan di Banjarmasin adalah 4,20 persen. Di 2020 naik jadi 4,39 persen. Dan 2021 meningkat lagi jadi 4,89 persen.
"Dari 2019 ke 2021, jumlah penduduk miskin di Banjarmasin bertambah 5.191 orang. Sehingga total penduduk miskin di Banjarmasin pada 2021 adalah 34.839 orang," ujanya dihubungi media ini, Senin (16/5).
Sementara untuk persentase pengangguran juga lumayan tinggi. Tahun 2021 persentase pengangguran di Banjarmasin mencapai 8,47 persen atau sebanyak 28.920 orang.
Praktis, untuk menurunkan angka pengangguran sebesar 1 persen saja, dari 2022 hingga 2026, Banjarmasin mesti bisa membuka lapangan kerja baru lebih dari 4.000-4.500 per tahun.
“Data-data ini menunjukkan lebih prioritas bagi Banjarmasin mengalokasikan sumber daya keuangannya untuk pemulihan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan daripada pembangunan infrastruktur seperti gedung DPRD yang sifatnya tidak mendesak,” papar ekonom jebolan Universitas Birmingham ini.
Ironi Gedung Baru DPRD: Orang Miskin di Banjarmasin Makin Banyak
Dilengkapi oleh Riyad Dafhi Rizki