apahabar.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah untuk menyelesaikan serangkaian aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Maka ia meminta pemerintah meningkatkan status operasi militer yang semula pendekatan halus menjadi siaga tempur.
“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukan pemerintah selama ini tidak desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh,” kata Sukamta di Jakarta, Rabu (19/4).
Baca Juga: Prajurit Tewas, Panglima TNI dan DPR Tak Ragu Bumihanguskan KKB
Menurutnya, status siaga tempur yang dinyatakan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, juga membutuhkan keseriusan.
Hal itu menyusul aksi KKB yang menyerang dan menembaki prajurit TNI, sehingga menyebabkan satu orang prajurit gugur dan empat lainnya luka-luka.
“Kalau mau ditingkatkan jadi siaga tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati. Yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” jelasnya.
Baca Juga: PWNU Papua Sesalkan Insiden KKB Menembak Aparat Polri-TNI Saat Pengamanan Tarawih di Ilu
Lebih lanjut, Sukamta juga menyoroti anggaran, personel, dan peralatan tempur TNI dalam operasi di Papua yang menurutnya sangat terbatas. Apabila hal tersebut tidak ditingkatkan maka status siaga tempur di Papua belum maksimal.
“Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan aada tambahan anggaran, personel, peralatan tempur, sudah ada pengkondisian wilayah? Kalua tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati,” tuturnya.
Oleh karena itu, Sukamta mendorong pemerintah untuk menindak serius permasalahan ini secara komprehensif.
Ia mengatakan pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat setempat, semestinya dapat menentukan pendekatan yang paling tepat untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.
Baca Juga: KKB Tembaki Proses Evakuasi Jenazah TNI-Polri yang Jaga Salat Tarawih
“Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, dimana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui kalua ini masuk dalam kategori separatis, mestinya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini," ungkap dia.
"Kasihan prajurit TNI- Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” pungkasnya.