apahabar.com, JAKARTA – Peneliti dari Doshisha University, Prof Hayashida mengungkapkan bahwa perkebunan kelapa sawit dapat berdampak pada pembukaan daerah terisolasi dan menigkatkan ekonomi.
Penemuan dampak tersebut berdasarkan penelitiannya yang dilakukan pada perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sejak tahun 2008.
"Setiap tahun saya datang ke Indonesia, khususnya ke Kalbar untuk melihat dampak perkebunan sawit terhadap ekonomi, sosial dan peranan negara," ujarnya seperti yang dikutip Antara, Minggu (26/3).
Baca Juga: Harga TBS Sawit di Kalbar, Tren Naik Tertinggi Capai Rp2.661,93/Kg
Menurutnya ke depan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara masif bersama rakyat terus membuka isolasi daerah- daerah pedalaman di Indonesia.
"Hadirnya sawit di Kalbar ini menjadi penyuplai rantai pasok atas kebutuhan akan minyak nabati dunia," imbuhnya.
Perkebunan kelapa sawit Indonesia seperti di Kalbar membuat kehidupan ekonomi perdesaan bergerak dengan stabil. Lalu, kehidupan rumah tangga membaik dan anak-anak petani dapat disekolahkan hingga ke perguruan tinggi.
Baca Juga: Kembangkan Produk Sawit, BPDPKS Dukung Koperasi dan UKM
Berdasarkan paparannya, sebagian petani yang memiliki kebun di atas 5 hektare atau lebih telah hidup dengan sukses melebihi standar kehidupan masyarakat pada umum.
"Petani sukses seperti Pak Arif Sumah di Sanggau, Pak Haji Mochtarudin di Purun dan Pak Haji Ruslian di Sungai Kunyit dapat hidup bahagia dari hasil kebun, baik sawit maupun tanaman lainnya," ucap dia.
Sementara itu, Dekan Fisipol Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Herlan menyoroti pelaksanaan standar agriculture practice (GAP) atau pedoman umum dalam melaksanakan budidaya yang benar.
Baca Juga: Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Jember Adakan Pasar Murah Selama Ramadan
Tujuannya untuk menjamin kualitas produk dan keamanan petani maupun konsumen serta ramah lingkungan. Menurutnya GAP perlu dikawal pemerintah, baik pada perkebunan korporasi maupun perkebunan rakyat.
Hal itu bertujuan bukan hanya untuk memastikan produktivitas, tetapi juga untuk mengontrol keberlanjutan ekosistem, agar kesejahteraan petani dapat terwujudkan secara pasti dan berkesinambungan.
"Dengan penerapan tersebut maka seluruh komponen seperti pemerintah, korporasi dan pekebun dapat membantah berbagai tuduhan dan isu negatif atas pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia," jelasnya.