apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan Ibukota baru diproyeksikan akan menjadi basis ekonomi baru di Indonesia. Salah satunya dengan mengutamakan paradigma Indonesia Sentris.
Tujuannya, kata Jokowi, bukan hanya sekadar pemindahan gedung-gedung pemerintahan secara fisik, melainkan juga sebagai langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.
“Bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan juga hanya pemindahan istana presiden, bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke nusantara,” ujarnya dalam acara IKN: Sejarah Baru Peradaban Baru secara virtual, dikutip apahabar.com Kamis (20/10).
Untuk mengejar visi menjadi negara maju, menurut Jokowi Indonesia harus mempunyai keberanian untuk membuat keputusan besar.
Jika Indonesia tidak berani untuk bertransformasi, maka sampai kapan pun visi untuk menjadi negara maju, tidak akan tercapai.
“Saya sering kita sampaikan. Tidak perlu ragu. Tidak perlu bimbang," jelasnya.
Secara regulasi, proses pembanguann IKN di Kalimantan Timur, sudah memiliki payung hukum yang jelas, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Peraturan tersebut, dalam penetapannya sudah mendapat persetujuan dari 93 persen dari setiap fraksi-fraksi yang ada di DPR.
“Kalau ada yang masih belum yakin kurang apa lagi?” tanya Jokowi.
Di sisi lain, pembangunan IKN juga berfungsi sebagai simbol pemerataan sosial dan ekonomi. Bahkan sampai saat ini, sebanyak 50 persen lebih Produk Domestik Bruto (PDB) negara masih ditopang pada Pulau Jawa.
“Sebesar 58 persen dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa,” ungkapnya.
Kemudian sebanyak 60 persen atau sebesar 149 juta penduduk Indonesia, secara keseluruhan bermukim di Pulau Jawa.
Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, imbuh Jokowi, terlihat bahwa Pulau Jawa sudah semakin terbebani oleh keberadaan jumlah penduduk yang sangat besar itu.
“Untuk mencapai pemerataan, kita harus lebih Indonesia sentris, bukan Jawa sentris,” tutupnya.