bakabar.com, BANJARBARU - Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan terus berupaya mempercepat pemulihan lahan kritis serta meningkatkan tutupan hutan di provinsi ini.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memanfaatkan peluang pendanaan melalui program FOLU Net Sink 2030.
Dijelaskan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, tujuan utama pembangunan sektor kehutanan adalah memulihkan lahan kritis, meningkatkan tutupan lahan, meminimalisir kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memperkuat pengamanan kawasan hutan.
"Sudah sejak 2016, Dishut Kalsel terus bekerja bersama kabupaten dan berbagai pihak untuk memulihkan lahan kritis, meningkatkan tutupan lahan, serta mencegah karhutla," jelas Fatimatuzzahra.
Selain meningkatkan tutupan lahan, Dishut Kalsel juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, serta memperkuat ketahanan terhadap bencana.
Dalam kondisi keterbatasan anggaran APBD 2026, Pemprov Kalsel diminta mencari sumber pendanaan lain yang sah untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk di sektor kehutanan.
Salah satu peluang tersebut berasal dari program FOLU Net Sink 2030 yang mulai disiapkan sejak 2021 bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kehutanan.
Dalam tahun anggaran 2024, Kalsel mendapatkan pendanaan tahap pertama melalui skema Resource Based Contribution (RBC) sebesar sekitar Rp9 miliar.
"Dana tersebut digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas sekitar 305 hektare di wilayah KPH Tanah Laut, Hulu Sungai, dan Kayutangi," ungkap Fatimatuzzahra.
Pendanaan bersumber dari Pemerintah Norwegia melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup di Kementerian Keuangan. Seluruh kegiatan tahap pertama difokuskan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.
Dishut Kalsel kembali mengajukan proposal dan berhasil memperoleh pendanaan tahap kedua sebesar sekitar Rp11 miliar dengan luasan rehabilitasi yang hampir sama.
Lokasi kegiatan tahap kedua berada di Tabalong, Hulu Sungai, Kusan, dan KPH Pulau Laut dengan kegiatan yang masih berfokus pada rehabilitasi lahan.
"Sementara dalam tahun anggaran 2026, kami tengah mengikuti proses pembahasan untuk tahap selanjutnya," papar Fatimatuzzahra.
Dalam tahap ini terdapat pengembangan kegiatan yang tidak hanya berfokus pada rehabilitasi lahan mineral, tetapi juga rehabilitasi ekosistem mangrove.
Beberapa lokasi yang tengah dikaji antara lain kawasan mangrove di Tanah Laut dan Kotabaru. Sekarang masih dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kesesuaian lahan dan potensi keberhasilan rehabilitasi.
"Luasan lahan sekitar 100 sampai 200 hektare. Kami masih memastikan lahan agar tingkat keberhasilannya tinggi," tutup Fatimatuzzahra.
Selain rehabilitasi, pemerintah juga diarahkan untuk memprioritaskan kegiatan di daerah hulu yang sebelumnya terdampak banjir seperti di Daerah Tangkapan Air (DTA) Barabai dan DTA Riam Kiwa.