bakabar.com, BANJARBARU - Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan fokus dalam pengelolaan emisi gas rumah kaca dan pemulihan lahan kritis sebagai langkah strategis memperbaiki kondisi lingkungan.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, menjelaskan pengelolaan emisi kini mengacu kepada skema yang lebih terstruktur, melibatkan administrasi, data safeguard dan penyusunan dokumen proposal untuk mekanisme pendanaan lingkungan.
Biasanya informasi mengenai skema emisi dan offset hanya diperoleh secara parsial. Melalui pertemuan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Warsi, dan pakar ITB, Dishut Kalsel mendapatkan pemahaman yang lebih detail mengenai berbagai skema yang dapat diterapkan.
Fatimatuzzahra menyebut pengurangan emisi tidak dapat bergantung semata kepada penanaman pohon. Pengendalian perambahan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan justru menjadi dua komponen terpenting untuk menjaga tutupan lahan tetap stabil.
"Kami tidak hanya menanam, tetapi juga mengendalikan perambahan serta meminimalisir potensi karhutla. Dua langkah ini sangat menentukan keberlanjutan tutupan lahan," papar Fatimatuzzahra di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (24/11).
Upaya tersebut menunjukkan hasil nyata. Data Kementerian Kehutanan mencatat peningkatan signifikan tutupan hutan Kalsel dalam empat tahun terakhir.
Adapun hingga akhir 2020, luas tutupan hutan 904.436 hektare dan meningkat menjadi 945.352 hektare hingga 2024. "Ini belum termasuk tanaman usia 1-4 tahun. Di lapangan kondisinya lebih baik," klaim Fatimatuzzahra.
Selain menghambat deforestasi, Dishut Kalsel juga tengah memulihkan lahan kritis melalui penanaman berskala besar.
Adapun mulai 27 November 2025 nanti, program penanaman berbasis pendanaan REDD+ dilaksanakan di lahan milik Pemprov Kalsel seluas 250 hektare. Tahap pertama mencakup 100 hektare yang terdiri dari dua zona tanaman buah produktif (MPTS), 30 hektare tanaman ulin dan 20 hektare eucalyptus.
"Kalsel akan memiliki hamparan ulin dalam satu kawasan. Penanaman dilakukan petani hutan, sementara pengelolaan sepenuhnya dilakukan Pemprov," papar Fatimatuzzahra.
Catatan historis menunjukkan kondisi tutupan hutan Kalsel sempat memburuk. Tercatat hingga 2013 silam, tutupan hutan 640 ribu hektare dan turun menjadi 511 ribu hektare di akhir 2018, lalu menjadi 458 ribu hektare hingga 2022.