apahabar.com, BANJARMASIN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Anwar Makarim merestui keberadaan Universitas Cahaya Bangsa Banjarmasin.
Universitas berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km 17 ini gabungan dari dua perguruan tinggi di provinsi yang berbeda, STIKES Cahaya Bangsa Banjarmasin dan STIH Kuala Kapuas.
Perubahan status tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Mendikbud RI di Universitas Cahaya Bangsa, Selasa (22/9).
"Lahirnya Universitas Cahaya Bangsa ini tentu tidak lepas dari semangat dan dukungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan," ujar Ketua Yayasan Cahaya Bangsa Dr A Murjani.
Murjani mengatakan proses penggabungan kedua sekolah tinggi ini memerlukan waktu yang lumayan panjang.
Awalnya usulan penggabungan dari Agustus 2019. Yayasan Cahaya Bangsa harus melengkapi berbagai dokumen untuk mengeluarkan surat keputusan Mendikbud.
Kemudian Juli 2020, LLDIKTI melakukan visitasi melalui dalam jaringan (daring) kepada pihak Yayasan Cahaya Bangsa.
"Pada tanggal 15 September keluar surat keputusan menjadi Universitas Cahaya Bangsa," ucapnya.
Murjani menerangkan bahwa Universitas Cahaya Bangsa menambah beberapa jurusan. Di antaranya S1 Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Profesi Keperawatan, Teknologi Informasi, Manajemen dan Ilmu Hukum.
Dengan ini, ia mengatakan pihaknya wajib menjaga kualitas pendidikan. Dari tenaga pengajar serta proses mengajar yang meliputi aspek pengabdian masyarakat dan riset dan penelitian.
"Tentu ini yang menjadi kerja keras kita ke depan sehingga memenuhi dan menjaga kualitas Universitas Cahaya Bangsa," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan Prof Udiansyah mengungkapkan kehadiran Universitas Cahaya Bangsa menambah perguruan tinggi di Provinsi Kalsel.
Berdasarkan data, terdapat 45 universitas di Bumi Lambung Mangkurat.
"Tapi yang di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berkurang satu," imbuhnya.
Kendati demikian, ia berharap keberadaan Universitas Cahaya Bangsa wajib menjadi wadah masyarakat untuk mengemban dunia pendidikan.
"Ini bisa meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia, karena angkanya masih agak rendah 34 persen," katanya.