Kritik Pemerintah

Dipolisikan, Keluarga Bima Yudho Pasang Badan!

Keluarga Tiktokers, Bima Yudho pasang badan jika pengkritik Pemprov Lampung menghadapi persoalan hukum dan dipolisikan karena kontennya

TikTokers yang dilaporkan ke polisi karena mengkritisi Provinsi Lampung karena kondisi infrastruktur yang tidak merata dan rusak. (ANTARA/HO)

apahabar.com, JAKARTA - Keluarga Tiktokers, Bima Yudho pasang badan jika pengkritik Pemprov Lampung menghadapi persoalan hukum dan dipolisikan karena kontennya yang mengkritisi infrastruktur di wilayah Lampung.

"Kami siap terhadap konsekuensi yang timbul dari viralnya konten yang dibuat Bima tersebut," kata Juru Bicara Keluarga Tiktoker Bima Yudho, Bambang Kuncoro seperti dikutip Antara di Bandarlampung, Senin (17/4).

Baca Juga: Keluarga Bima Yudho Ogah Konten Kritik Pemerintah Jadi Sengkarut

Bambang yang juga paman dari Bima pun akan mendampingi secara hukum jika keponakannya dijerat pemidanaan terkait konten kritisnya.

"Termasuk mendampinginya bila permasalahan ini dibawa melalui jalur hukum," ujarnya.

Bahkan keluarga akan menyiapkan tim kuasa hukum, apabila dalam waktu dekat ini terdapat panggilan dari Polda Lampung buntut adanya laporan polisi terhadap Bima.

Baca Juga: DPR Minta Polri Hentikan Kasus Bima Kritikus Pemprov Lampung

"Keluarga kami taat hukum, jadi kami akan ikuti sesuai aturan yang berlaku, dan kalau dalam waktu dekat ada surat pemanggilan, secepatnya keluarga akan siapkan kuasa hukum," jelasnya.

Sementara itu, Direktur LBH Bandarlampung, Sumaindra Jarwadi di kesempatan yang sama menegaskan siap memberikan pendampingan hukum terhadap permasalahan Bima Yudho.

"Kami siap mendampingi persoalan Bima ini di jalur hukum," ucap dia.

Diketahui, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menghentikan kasus TikToker Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Lampung.

Baca Juga: Keluarga Tiktoker Bima Yudho Dipersekusi, Sekjen PAN: Kritik Dijawab Kinerja!

“Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota bapak, baik itu di polda, polres, maupun polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga,” ujar Sahroni di Jakarta, Minggu (16/4).

Ia menilai kritik masyarakat kepada pemerintah yang dilakukan Bima masih dalam tahap kewajaran. Maka tak perlu menyertakan intervensi hukum.

“Ingat, masyarakat sedang memantau segala keputusan dari Polri,” katanya.