apahabar.com, KOTABARU – Salah satu perusahaan tambang raksasa, PT Adaro Indonesia tengah membidik proyek coal to methanol di Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Informasi dihimpun, untuk mulai menggarapnya anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO) tersebut sedang dalam finalisasi kajian atau pra-Feasibility Study (FS).
Menariknya, wacana itu rupanya telah diketahui oleh pemerintah daerah setempat. Khususnya wakil rakyat di DPRD Kotabaru.
“Iya, tentu investasi itu sangat baik, dan pastinya akan membuka lapangan pekerjaan di daerah kita,” ujar Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis dihubungi apahabar.com, Senin (23/11) sore.
Syairi bilang wacana proyek tersebut merupakan bagian dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kotabaru.
“Proyek itu bagian dari rencana ditetapkannya KEK di Mekar Putih, dan KEK saat ini masih tahap proses,” ujarnya.
Sementara, Pjs Bupati Kotabaru, M Syarifuddin belum bisa memberikan komentar lebih jauh terkait wacana PT Adaro tersebut.
“Mohon maaf, ya. Karena baru menjabat, dan belum mengetahui pastinya, saya belum bisa kasih komentar,” ujarnya, kepada apahabar.com, Senin sore.
Jadi Syarat Perpanjangan Kontrak
Coal to methanol adalah proyek hilirisasi batu bara dalam bentuk gasifikasi untuk memproduksi methanol.
Proyek hilirisasi ini jadi salah satu syarat pemerintah jika Adaro mau untuk memperpanjang kontrak tambang mereka.
Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir, seperti dilansir Kontan, bisa memahami alasan pemerintah untuk menggenjot proyek hilirisasi, dengan tujuan untuk memperbesar pemanfaatan batu bara di dalam negeri.
“Berkaitan dengan itu saya sih bisa memahami. Bagaimana sumber daya alam berbentuk batu bara bisa kita manfaatkan demi kepentingan nasional,” sebut Boy, Minggu (23/11).
Boy Thohir menilai insentif menjadi suatu kebijakan yang penting untuk mendorong hilirisasi batu bara.
Sebab menggarap proyek hilirisasi tidaklah mudah dan membutuhkan investasi yang besar.
Adaro memegang izin Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama.
PKP2B ADRO sendiri sejatinya berakhir pada 1 Oktober 2022 mendatang.
Namun ADRO sudah bersiap untuk mengajukan perpanjangan operasi dan perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Coal to methanol, kata Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira, menjadi proyek hilirisasi yang secara teknologi layak untuk dikerjakan.
Kendati begitu, ADRO masih mempertimbangkan sejumlah aspek. Khususnya dalam hal kepastian pasar dari sisi volume dan harga.
“Dari sisi teknologi, Adaro sudah melakukan berbagai studi dan menyimpulkan bahwa produksi methanol berbasis gasifikasi cocok untuk dikembangkan,” katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (22/11).
Mengenai besaran investasi dari proyek tersebut, Nadira bilang bahwa ADRO masih melakukan studi.
Begitu juga dengan peluang kerja sama, baik dalam pembangunan proyek maupun sebagai off taker yang akan menyerap methanol yang diproduksi.
“Masih studi, nanti diupdate,” sambung Nadira.
Yang pasti, sebagai kontraktor pemerintah, Nadira bilang bahwa ADRO akan mendukung dan mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Dia pun menegaskan bahwa ADRO menyambut positif sejumlah insentif yang ditawarkan pemerintah dalam hilirisasi batu bara.
“ADRO menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan hilirisasi batu bara dan insentif yang direncanakan,” kata Nadira.
Sementara terkait perpanjangan kontrak ADRO, pihaknya berencana mengajukan perpanjangan PKP2B paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya kontrak.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan seluruh persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan,” pungkas Febriati.
Estimasi operasi komersial (COD) proyek gasifikasi di Kotabaru bisa pada tahun 2027 dengan feedstock batu bara mencapai 1,3 juta ton per tahun, dan produksi methanol mencapai 660.000 ton per tahun.