apahabar.com, BANJARBARU – Pemerintah Pusat rupanya masih melirik Kalimantan Selatan untuk menjadi calon ibu kota negara Republik Indonesia.
Itu terlihat dari pemaparan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rudy Prawiradinata dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota di Novotel Banjarbaru, Senin (15/7) pagi.
Baca Juga: Dialog Pemindahan Ibu Kota, Kalsel Jadi Wilayah Pertama yang Dikunjungi
Rudy memaparkan sejumlah alasan mengapa Kalimantan dipilih sebagai pengganti DKI Jakarta. Semuanya bermuara dari kajian Bappenas sendiri.
Pertama, sekitar 56 persen penduduk berada di pulau Jawa. Sisanya merupakan masyarakat di luar Jawa. Setiap provinsi di luar Jawa relatif berada di bawah 10 persen.
“Hanya Sumatera yang berada di atas 10 persen,” papar Rudi.Kedua, pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa. Mengingat, populasi pelaku usaha di sana ini sudah sekitar 60 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi di 2018 hampir 5,7 persen.
“Sehingga tak terjadi keseimbangan. Terlebih, Jokowi ingin adanya Indonesia-sentris,” tegasnya.
Visi pembangunan Indonesiasentris merupakan tanggapan pemerintah atas ketimpangan dan ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan yang tersentralisasi.
Baca Juga: Kalsel Masih Dilirik Jadi Calon Ibu Kota RI
Mengakibatkan belum dirasakannya makna Indonesia dari segi kesejahteraan di wilayah-wilayah di luar pulau Jawa. Terutama di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia, seperti Kalimantan.
Daya dukung dan daya tampung di Pulau Jawa, kata dia, sudah terlampau berat. Bahkan saat ini terjadi kelangkaan air bersih. Tak sedikit, terjadinya kekeringan di sana.
“Sebagian besar wilayah Pulau Jawa mengalami krisis air bersih,” cetusnya.
Selanjutnya, lahan pertanian di Pulau Jawa relatif kecil. Bahkan, terus berkurang hampir kurang lebih 1 persen per tahun. Sedangkan, di Kalimantan dan Papua masih sangat luas.
Secara jumlah penduduk di Jawa, sangat besar. Bahkan, sepuluh besar penduduk terpadat di Indonesia didominasi Jawa. Yakni, Jakarta sebagai provinsi terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk 10.277.628 jiwa. Disusul oleh Surabaya, Bekasi, Bandung, Medan, Depok, Tangerang, Semarang, Palembang dan Tangerang Selatan.
Baca Juga: Respon Kalsel Pembangunan Ibu Kota Tak Rambah Hutan Lindung
“Bahkan, Jakarta kepadatan melebihi Tokyo, Kosaka dan New York,” ujarnya.
Kemudian, tambah dia, di Jawa adanya penurunan tanah. Penurunan muka air tanah di daerah Jawa rata-rata 7,5 cm/tahun. Tanah turun 40-60 cm (1989-2007) dan diperkirakan meningkat menjadi 10-20 cm (2015) oleh pengurasan air tanah.
“Jawa juga rawan banjir. Bahkan, sekitar 50 persen wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahun,” jelasnya. Adapun kriteria ibu kota Indonesia yang baru, yakni lokasi mesti strategis dan tersedianya lahan luas.
Kemudian, lahan harus bebas bencana, seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut.
Lalu, tersedianya sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Kemudian, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.
Baca Juga: Bappenas Jamin Ibu Kota Baru Takkan Ganggu Hutan Kalimantan
“Juga, potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang,” ucapnya.
Terakhir, yaitu memenuhi parameter pertahanan dan keamanan, terutama to minimize vulnerability of state, safeguard its territorial, help to gain regional and International affairs.
“Pastinya, tidak dekat wilayah perbatasan negara,” tandasnya.
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah