apahabar.com, BATULICIN – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar paripurna dalam rangka jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
Paripurna yang digelar secara virtual tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Supiansyah, didampingi Wakil Ketua I, Said Ismail Khollil Alydrus, dan Wakil Ketua II, Agoes Rakhmady, Senin (23/8).
Sementara dari pihak eksekutif diikuti oleh Bupati Tanah Bumbu yang diwakili Sekretaris Daerah, H Amboo Sakka, bersama jajarannya
Bupati Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah H Ambo Sakka, menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD, terutama kepada seluruh unsur pimpinan fraksi-fraksi yang telah memberikan saran dan masukan, serta kerja kerasnya terhadap Raperda APBD Perubahan ini.
Salah satu fraksi menyambut dengan baik atas terlaksananya pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan lebih baik lagi ke depannya. Namun fraksi ini memandang perlu adanya perhatian mendasar dari pemerintah terkait perbaikan sarana dan prasarana irigasi.
Di mana irigasi merupakan salah satu hal yang sangat vital untuk membantu petani, meningkatkan hasil pertanian sebagai upaya peningkatan dan mempertahankan ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 dan lainnya.
Menanggapi hal itu, jawab Bupati, pada dasarnya dalam Raperda APBD Perubahan Tahun 2021, Pemkab Tanah Bumbu telah mengalokasikan kegiatan yang menunjang petani untuk meningkatkan hasil pertanian, seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi persawahan dan lainnya.
Adapun fraksi lainnya juga meminta pemerintah memperhatikan hasil dari Musrenbang dan betul-betul menjadi prioritas dalam bentuk skala pembangunan dan jangan sampai di luar Musrenbang menjadi skala prioritas untuk pembangunan daerah.
Selain itu pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan masyarakat melalui reses anggota dewan juga diminta menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.
Mengenai hal itu, pemerintah sangat sepakat dan setuju dengan saran tersebut. Pemerintah juga memohon dukungan dari anggota DPRD Tanah Bumbu untuk ikut mengawal dan mengawasi proses perencanaan dan penganggaran daerah yang dimulai dari MusrenbangDes sampai dengan penetapan Perda APBD Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya.
Selanjutnya untuk pertanyaan dari fraksi lainnya, yakni apa sajakah faktor lain yang menjadi kendala dalam realisasi anggaran sehubungan dengan permasalahan defisit yang dialami, serta bagaimana solusi kongkrit yang telah disiapkan.
Di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021 defisit anggaran ditutupi dari penerimaan pembiayaan, yaitu SILPA tahun anggaran sebelumnya. Untuk realisasi anggaran Kabupaten Tanah Bumbu dari laporan yang diminta Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori lancar, artinya di atas rata-rata kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Strategi dalam realisasi anggaran yaitu lebih selektif pada skala prioritas,” ujarnya.
“Semoga dengan upaya, kerja keras, serta sinergitas yang terus dibangun bersama mampu meraih cita-cita pembangunan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud,” pungkasnya bupati.