DPRD Kalsel

Dewan Pendidikan Temui Komisi IV DPRD Kalsel, Ada Apa?

apahabar.com, BANJARMASIN – Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan, Prof DR Muhammad Hadin Muhjad menemui Ketua Komisi…

Pertemuan Dewan Pendidikan Kalsel dengan Komisi IV DPRD. Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan, Prof DR Muhammad Hadin Muhjad menemui Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Kamis (13/1).

Kedatangan Prof Hadin membahas terkait mutu pendidikan dan kesenjangan pendidikan di Banua.

Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Banjar itu, Prof Hadin mengatakan secara kondisional, pendidikan di Kalsel ini memang banyak masalah.

“90 persen sekolah-sekolah menengah berada di pinggiran yang berdampak juga pada mutu pendidikannya,” ungkapnya.

Guru besar Universitas Lambung Mangkurat itu juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan di ibukota provinsi dengan yang ada di kabupaten/kota maupun kecamatan.

Berdasarkan pengalamannya, lulusan-lulusan SMA dan SMK yang masuk perguruan tinggi, rata-rata terkonsentrasi dari sekolah tertentu.

Hal ini diakuinya akan sangat memengaruhi mutu pendidikan di Kalsel yang kondisinya masih rendah karena lulusan sekolah menengah di pinggiran yang jumlahnya banyak, justru tidak dapat bersaing dengan lulusan di ibukota provinsi atau kabupaten/kota untuk pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu, masalah anggaran pendidikan yang juga masih rendah, diakui Prof Hadin sangat berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik dari sisi infrastruktur maupun SDM yang dihasilkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin memastikan akan mempelajari hasil diskusi dan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

“Beberapa aspirasi yang disampaikan juga akan jadi bahan untuk kami sampaikan lagi ke pihak-pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” ungkap politikus Partai Gerindra itu.

Dalam pertemuan itu, juga diungkapkan fakta banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak terserap dengan maksimal karena minimnya kualifikasi. Di mana lebih dari 40 persen tenaga kerja justru merupakan lulusan SD dan sebagian besar malah tidak menamatkan pendidikannya.