apahabar.com, BANJARMASIN - DPRD Kalsel mendukung Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum jadi tempat lokasi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Tidak hanya tes CPNS, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki RSJ Sambang Lihum bahkan mampu menyelenggarakan pemeriksaan tes fisik, rohani dan pemeriksaan narkoba hingga test minat bakat anak sekolah atau juga pemeriksaan calon haji (calhaj).
“Sambang Lihum mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pemeriksaan tes fisik, rohani dan pemeriksaan narkoba untuk CPNS. Bisa juga untuk tes minat bakat anak sekolah atau juga pemeriksaan orang yang mau berangkat haji,” kata Direktur RSJ Sambang Lihum dr H IBG Dharma Putra saat ditemui Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin, Kamis (7/1) siang.
Hal itu tentu akan mempermudah pemerintah daerah atau pihak swasta dalam pelaksanaan seleksi yang berkompeten.
Dharma Putra menjelaskan, dengan penyelenggaraan itu RSJ mampu berkembang dan membiayai keuangan sendiri.
“Sampai hari ini, RSJ Sambang Lihum belum BLUD penuh dan masih dibantu Pemda, harusnya bisa berdiri sendiri dengan cara diversifikasi usaha,” ungkap Dharma Putra pada Wakil Ketua DPRD Kalsel.
Mendengar itu, Dewan pun mendukung supaya RSJ Sambang Lihum dengan memperluas jaringan.
“Melepaskan image rumah sakit orang gila di masyarakat saya sepakat RSJ Sambang Lihum perlu perluasan jaringan. Saya rasa Sambang Lihum memiliki potensi perluasan usaha,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin.
Sebagai bekal, ungkap Dhin RSJ Sambang Lihum sudah mempunyai SDM yang mumpuni seperti psikiater, psikolog, dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya begitu pula dengan sarana prasarana pendukung.
Dengan hal itu tidak ada salahnya jika pemerintah daerah memusatkan layanan tersebut diselenggarakan manajemen RSJ Sambang Lihum.
Selama ini satu-satunya rumah sakit jiwa milik Pemprov Kalsel itu masih dibiayai. dengan anggaran Rp 17 miliar per tahun. Jika program pemusatan itu dilakukan anggaran daerah bisa lebih hemat Rp 15 miliar.
“Sekarang RSJ Sambang Lihum itu dibantu Pemda sebesar Rp 17 miliar, dengan hitung-hitungan perluasan usaha Sambang Lihum bisa dapat Rp 15 miliar, dan Rp 2 miliar sisanya lagi yang bisa dicari dengan usaha yang lain,” kata politisi PDIP Itu
Hal itu tentu menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Kalsel yang akrab disapa Bang Dhin ingin ada koordinasi antara eksekutif dan legislatif agar pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan baik dengan sama-sama saling bantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Saya berkomitmen untuk membantu mengkoordinasikan diversifikasi usaha Sambang Lihum ini karena memang tujuannya baik dan dapat menambah sumber pendapatan SKPD serta yang paling penting dengan terpusatnya pelayanan-pelayanan dapat membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan terlayani dengan baik” tutup Bang Dhin dengan penuh semangat.