apahabar.com, BATULICIN – DPRD Tanah Bumbu menyoroti dugaan tumpang tindih penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Dinas Sosial setempat.
Temuan tersebut mengemuka saat rapat kerja gabungan fraksi di DPRD Tanah Bumbu dengan Dinas Sosial dan Inspektorat setempat, di ruang rapat komisi, Selasa (12/01).
Usut punya usut, temuan tersebut rupanya berangkat dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lantas, Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Supiansyah, mempertanyakan mengapa tumpang tindih bisa terjadi dalam penyaluran bansos ke warga penerima.
"Jika dari 25.507 penerima Bansos diverifikasi menjadi 21.386, maka terdapat 4.121 yang dianggap tumpang tindih ini dikemanakan?" tanya H Upi, sapaan Supiansyah, dilansir Jurnalisia.
Kepala Dinas Sosial Tanah Bumbu, H Basuni yang hadir saat itu menjawab penerima manfaat yang mendapat bantuan disuruh memilih apakah menerima bantuan dari APBD atau APBN, namun disarankan untuk menerima bantuan dari APBN saja.
Ditambahkan H Upi, jika jumlah penerima manfaat dikurangi, maka ada nama ganda yang masuk menerima bantuan.
Jika hanya disuruh memilih asal usul bantuan, maka jumlah itu tidak akan berubah karena masih menerima bantuan dari APBD.
"Data yang tertumpang adalah data pada penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap I dan II, setelahnya kami lakukan verifikasi atau terseleksi menjadi 21.386," jelas Basuni.
Menurut Basuni, pihaknya sudah menyurati pihak kecamatan dan desa untuk memvalidasi NIK yang tidak valid dari penerima manfaat yang tidak berhak atau sudah menerima bantuan lain.