Politik

Denny-Paman Birin Absen, Bisakah Ikrar Bersama Jadi Pendamai PSU Kalsel?

apahabar.com, BANJARMASIN – Ikrar bersama pemungutan suara ulang (PSU) damai yang digelar KPU Kalsel kemarin, Kamis…

apahabar.com, BANJARMASIN – Ikrar bersama pemungutan suara ulang (PSU) damai yang digelar KPU Kalsel kemarin, Kamis (20/5) tak sesuai harapan.

Dua calon gubernur Sahbirin Noor dan Denny Indrayana absen.

Acara itu hanya dihadiri para wakilnya, Muhidin dari paslon petahana dan Difriadi Darjat sebagai paslon penantang.

Para calon gubernur itu punya alasan masing-masing. Sahbirin saat itu sibuk bertemu masyarakat. Sementara Denny masih dalam tahap penyembuhan akibat terpapar Covid-19.

Meski begitu, tak hadirnya kedua calon gubernur itu dinilai tak menjadi masalah. Baik KPU maupun Bawaslu menerima saja. Tak ada yang mempermasalahkannya.

“Tak masalah kalau cuma ada satu orang itu. Bang Denny masih Covid-19. Pak Birin ada kesibukan lain, no problem lah,” ucap Ketua KPU RI, Ilham Saputra.

Dia bilang Kalsel daerah pelaksanaan PSU paling pertama menggelar ikrar bersama. Semangatnya tak lain untuk menjaga kondusifitas.

“Ikrar semacam ini jarang dilakukan di PSU. Bisanya di pilkada biasa. KPU dan forkopimda menganggap penting agar pelaksanaan berjalan kondusif,” Ilham dalam sambutannya.

Ya, Ikrar bersama sejatinya dibuat dengan harapan pelaksanaan PSU di Kalsel bisa digelar lancar, aman dan damai. Semua pihak diminta komitmennya, terlebih masing-masing kubu paslon.

Mafhum, atmosfer perpolitikan di Kalsel terus memanas. Saling serang antarkubu kian menjadi-jadi. Terlebih di media sosial. Bahkan hingga ada yang sampai menyerempet ke ranah pidana.

Masing-masing kubu saling mencari kesalahan. Lapor melapor pun tak terelakkan. Tercatat hingga saat ini, sudah ada 10 laporan yang masuk ke Bawaslu Kalsel.

Yang paling dikhawatirkan adalah terjadi chaos. Mengingat, Kalsel punya sejarah kelam dalam perpolitikan. Kerusuhan besar pernah terjadi pada 1997 silam. Pemantiknya adalah perselisihan antar parpol.

“Semoga ikrar bersama ini tak hanya menjadi acara seremonial belaka,” harap Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto dalam sambutannya yang dibacakan Wakapolda Brigjen Pol Agung Budiono.

Lantas bagaimana dengan komitmen masing-masing paslon? Muhidin memastikan bahwa pihaknya akan menjaga kondusifitas selama pelaksanaan PSU.

“Dengan ikrar ini semoga PSU aman dan damai. Marilah kita sukses PSU ini, jangan ada mengeluarkan kata hoaks,” imbuhnya.

Yang menarik saat memberikan orasinya di acara tersebutMuhidin sempat berkeluh kesah. Muhidin ‘curhat’ soal dirinya yang sempat diperiksa di Bawaslu. Lantaran diduga ada melakukan politik uang di Pilkada sebelum PSU.

Kesempatan orasi yang diberikan oleh KPU kepada masing-masing kandidat selama 7 menit itu pun dijadikan tempat untuk memberikan klasifikasinya.

“Apalagi dalam sambutan saya ada dipanggil Bawaslu waktu ulang tahun. Itu bersumpah di atas Alquran. Saya katakan ke Bawaslu di tahap pertama kemarin tidak ada bagi uang. Satu sen pun tidak pernah,” katanya saat diwawancarai.

Muhidin juga memberikan klarifikasi soal kabar bahwa dia telah melakukan deal politik saat Pilkada 2015 lalu.

“Bahkan ada yang bilang di pemilihan lima tahun silam saya menerima uang. Saya pastikan itu tidak ada. Saya hanya ingin menjaga kondusifitas saat itu,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan PSU kali ini? Mantan wali kota Banjarmasin itu pun mengaku optimistis bahwa mereka bakal memenangkan hati masyarakat.

Dan Muhidin mengeluarkan pernyataan, jika tak terpilih dalam kesempatan ini. Dia berkomitmen bakal mundur dari dunia perpolitikan.

“Saya optimis menang. Soalnya jika kalah saya akan berhenti berpolitik. Karena saya tak disenangi oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Difriadi mengatakan, pihaknya juga berkomitmen untuk menjaga kondusifitas pelaku PSU yang rencananya dilaksanakan pada 9 Juni mendatang.

Menurutnya, ikrar bersama merupakan momentum untuk kebaikan bersama. Menjadikan PSU berjalan damai dengan proses pemilihan sesuai substansi demokrasi adalah hal yang utama.

“Prosesnya harus sesuai dengan substansi demokrasi. Menghasilkan pemimpin sesuai pilihan rakyat, kemudian tercipta kondisi yang damai. Akhirnya menuju kesejahteraan,” imbuhnya.

“Jadi yang damai itu target kita, tapi substansi demokrasinya tak boleh kita tinggalkan. Yang jujur, atau luber, langsung bebas rahasia jujur dan adil,” pungkasnya.