apahabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah remaja diamankan dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja jilid III di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (20/10) pagi.
Demo terpusat di Jalan Lambung Mangkurat depan kantor DPRD Kalsel. Demo juga bertepatan dengan setahun Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Mereka yang diamankan polisi berpakaian sipil tampak tak mengantongi identitas diri.
“Gerak-geriknya mencurigakan,” ujar seorang petugas.
Kepada apahabar.com, pelajar ini mengaku hanya melihat dan menonton jalannya demonstrasi dengan beragam tuntunan.
"Mau nonton aja," ujar salah satu pelajar yang digiring petugas.
Di sisi lain, tampak petugas kejar kejaran dengan dua remaja. Akhir pelarian baru terhenti di sekitar Masjid Noor Banjarmasin.
Setelah ditangkap, petugas mendapati minuman keras yang ditaruh dalam botol plastik.
"Habis makan, pengen menonton," ucapnya.
Adapun empat remaja ini diamankan ke Markas Polda Kalsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Map Merah Penuhi Jalanan Banjarmasin
Elemen mahasiswa kembali menggelar demonstrasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (20/10). Menariknya, mereka turut membawa map atau karton merah.
Sebagaimana diketahui, demo kali ini digelar sebagai aksi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Aksi kali ini juga bertepatan dengan momen setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Para mahasiswa seakan ingin memberikan rapor merah lewat aksi damai ini.
Koordinator BEM Se Kalsel, Ahdiat Zairullah menganggap banyak janji pemerintah yang belum terealisasi. Misalnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
"Pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja asing (TKA) daripada warga setempat," ucapnya.
Selain itu harga dasar Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai belum berpihak ke masyarakat. Termasuk janji untuk menurunkan harga BBM.
"Buktinya naik dan harganya sangat tinggi," ucapnya.
Ratusan demonstrasi ini turut menolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.
Adapun pihak kepolisian terlihat berjaga mengamankan dan merekayasa lalu lintas.
Tak seperti pertama dan kedua, jumlah demonstran yang mendatangi kantor DPRD Kalsel kali ini tak mencapai ribuan.
Selain merefleksi jalannya pemerintahan saat ini, massa aksi menyoal pengesahan Omnibus Law, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.
“Selanjutnya, masih ada permalasahan hak asasi manusia yang belum diselesaikan. Amanat reformasi semakin destruktif,” pungkasnya
Jumlah mereka hampir sebanding dengan aparat kepolisian yang mengawal jalannya demontrasi.
"Biarkan jumlah kita lebih sedikit, perjuangkan kita tak pernah padam," ucap salah satu mahasiswa dari Uniska Banjarmasin .