apahabar.com, BANJARMASIN – Aksi Save KPK jilid III bakal kembali bergaung di depan DPRD Kalsel, Kamis siang ini (1/7). Meski begitu, Satgas Covid-19 tak mau memberi lampu hijau.
"Sejauh ini, kami belum menerima surat permohonan izin pengumpulan orang banyak," ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Banjarmasin, Machli Riyadi kepada apahabar.com.
Machli kuatir kerumunan mahasiswa akan memicu kluster atau kawasan penyebaran Covid-19 baru di ibu kota Kalsel. Kepala Dinkes Banjarmasin ini mengingatkan jika kapan saja Banjarmasin bisa kembali masuk zona merah Covid-19.
“Saat ini sudah zona kuning, kita kuatir terhadap kerumunan nanti,” ujarnya.
Sekalipun ngotot menggelar aspirasi, Machli meminta para mahasiswa mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, hindari menjabat tangan, dan jaga jarak fisik sekalipun nyaris mustahil dilakukan.
"Silakan sampaikan aspirasi di depan publik, tetapi harus taat prokes. Sampaikan aspirasi itu dengan bermasker," pungkasnya.
Dinkes Banjarmasin mencatat 9.295 kasus terkonfirmasi Covid-19 sampai hari ini, 83 di antaranya kasus aktif, 9.001 sembuh dan 211 kematian akibat terpapar corona.
Angka tersebut terus naik dari 9.262 kasus terkonfirmasi Covid-19 pada Minggu (27/6) lalu.
Masyarakat diminta waspada akan penyebaran Covid-19, terlebih varian Delta yang konon memiliki daya transmisi virus 30 sampai 100 persen lebih tinggi dari varian Alpha telah menyebar di Kaltim maupun Kalteng.
SAVE KPK, Supian HK Respons Rencana Demo Jilid III Mahasiswa di Banjarmasin
Demo Susulan
Gelombang perlawanan terhadap upaya pelemahan lembaga antirasuah bakal kembali bergaung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel akan kembali menggelar aksi #SaveKPK, Kamis esok (30/6).
Aksi jilid III tersebut masih akan berpusat ke Gedung DPRD Kalsel. Kendati pada dua aksi sebelumnya, Senin (21/06) dan Kamis (24/06) lalu demonstran selalu tertahan di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
Adapun aksi kali ini juga buntut dari tak hadirnya Ketua DPRD Kalsel Supian HK di tengah massa aksi.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahmad Rinaldi berkata pihaknya tetap menuntut DPRD segera mengeluarkan pernyataan sikap, soal pelemahan lembaga antirasuah yang ditujukan langsung ke Presiden Joko Widodo.
"Bukan hanya di mulut saja bilang sepakat-sepakat, apalagi cuman ke media," singgung Ahmad Rinaldi dihubungi apahabar.com, Rabu (30/6).
Sekali lagi, mereka menuntut Supian HK menemui massa aksi esok. Mengingat, pada dua aksi sebelumnya politikus Golkar itu selalu absen.
Sebagai pengingat, buntut absennya Supian HK dalam aksi #SaveKPK jilid II berujung bentrokan antar-pengunjuk rasa dengan aparat yang berjaga. Catatan apahabar.com, 7 mahasiswa, dan 4 polisi terpaksa dirawat medis.
"Tentunya kita akan memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, sangat mungkin massa lebih banyak dari sebelumnya," pungkasnya.
Sebelumnya, demonstran meminta DPRD Kalsel membuat surat tuntutan dan desakan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Isinya, DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk angkat suara perihal tuntutan mahasiswa sebelumnya. Ini juga wajib dengan bukti dokumentasi video dan rilis tertulis.
Kemudian isi surat tuntutan, DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menerima dan menyetujui tuntutan mahasiswa di Banua seperti yang terlampir pada tuntutan sebelumnya.
Untuk diketahui, demonstrasi #SaveKPK jilid II di Banjarmasin yang mulanya berjalan damai tiba-tiba berlangsung ricuh.
Sejumlah mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong saat massa aksi mulai mendekati Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kamis (24/6).
Sepatu hingga botol beterbangan. Selain menembakkan water cenon untuk memecah konsentrasi massa, sejumlah pentungan juga dilayangkan petugas yang kalah jumlah ke arah pedemo.