Lipsus Harjad Barito Kuala

Demi Batola Setara, Mehas Bagawi Handeyah Biti Menjadi Kunci

apahabar.com, MARABAHAN – Tidak sekadar dijadikan tema, ‘mehas bagawi handeyah biti’ telah menjadi kunci sukses Barito…

Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, menerima penghargaan sebagai kabupaten peduli Hak Azasi Manusia (HAM). Foto-Humpro Setda Batola

apahabar.com, MARABAHAN – Tidak sekadar dijadikan tema, ‘mehas bagawi handeyah biti’ telah menjadi kunci sukses Barito Kuala yang genap berusia 60 tahun.

Merujuk ukuran manusia, usia 60 tahun sudah tua, penyakit lebih dari lima, tenaga jauh berkurang, makanan banyak pantangan, telah menjadi pensiunan dan pasrah menunggu kematian.

Sebaliknya Batola dalam usia 60 tahun. Kabupaten yang sudah menanggalkan status kawasan tertinggal ini justru semakin enerjik, serta terus bekerja keras mewujudkan satu kata satu rasa membangun desa dan menata kota menuju masyarakat sejahtera.

Energi tersebut juga terpancar dari Bupati Hj Noormiliyani AS bersama Wakil Bupati H Rahmadian Noor, terutama ketika membahas soal pembangunan.

Noormiliyani yang menjadi bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan, pun berhasil mengentaskan kesangsian melalui perampungan sejumlah program kerja selama dua tahun menjabat.

Menata Desa

Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, bersama Wakil Bupati, H Rahmadian Noor, ikut menyemarakkan Tour de Batola. Foto-Humpro Setda Batola

Dalam visi misi menata kota membangun desa, Noormiliyani begitu membanggakan pelaksanaan Bedah Kampung Terintegrasi (BKT) yang menyasar 19 desa tertinggal.

Dimulai sejak 2019, 3 desa sudah dijamah BKT. Mulai dari Desa Banitan, Bahandang, hingga Sungai Telan Besar. Proyek ini tak cuma dikerjakan satu stakeholder, melainkan dirampungkan bersama-sama.

“BKT bukan program biasa, karena semua stakeholder dilibatkan. Mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), 10 SKPD teknis, hingga kecamatan dan desa,” ungkap Noormiliyani.

“Hasilnya dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Seperti nilai kondisi infrastruktur Banitan yang hanya bisa dijangkau transportasi air. Dari sebelumnya 35,81 meningkat menjadi 37,37,” sambungnya.

Tak cuma perbaikan infrastruktur seperti rehabilitasi rumah tak layak huni, jalan, jembatan atau bangunan sekolah, sumber daya manusia juga menjadi sasaran BKT.

Di antaranya melalui pelatihan pengolahan kerupuk udang, pelatihan tata rias kecantikan, bantuan ternak, hingga Kejar Paket B dan C.

“Ditargetkan hingga 2022 atau akhir masa jabatan kami, 16 desa sudah merasakan manfaat BKT. Diharapkan tak tersisa lagi desa tertinggal, karena semua desa di Batola sudah menjadi desa berkembang,” yakin Noormiliyani.

Menggunakan formasi yang sudah disusun sedemikian rupa, 6 desa mendapat giliran menerima BKT dalam tahun anggaran 2020. Mulai dari Desa Tamba Jaya, Rantau Bamban, Muara Pulau, Patih Muhur Lama, Tabatan Baru dan Balukung.

Kutabamara Membuka Isolasi

Selain mengejar target BKT, Batola juga berusaha menyelesaikan pembuatan ruas jalan Kuripan Tabukan Bakumpai Marabahan (Kutabamara) sejauh 59 kilometer.

Hingga akhir 2019, sudah diselesaikan pekerjaan sepanjang 16 kilometer. Ditambah hasil pekerjaan setahun sebelumnya sepanjang 17,7 kilometer, panjang ruas Kutabamara sudah sejauh 33,7 kilometer.

Dari 33,7 kilometer tersebut, 2,9 kilometer di antaranya membuka jalan baru yang menghubungkan Balukung dengan Teluk Dusun di Kuripan.

“Memang baru 11,2 kilometer yang sudah diaspal. Sedangkan sebagian besar lain masih berupa pengerasan. Biar bupati selanjutnya yang menyelesaikan pengaspalan,” tukas Noormiliyani.

Tanpa proyek Kutabamara, hampir dipastikan Kuripan tidak pernah bisa dijangkau menggunakan transportasi darat. Demikian pula desa-desa di Kecamatan Bakumpai yang berbatasan dengan Kuripan.

Kutabamara juga menyambut keberadaan pembangunan Jembatan Dadahup dalam RPJMD Kalsel dan RPJMN. Jembatan tersebut menghubungkan Tabukan dengan Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah.

Menata Kota

Disamping mengerjakan Kutabamara, Noormiliyani juga memulai progres menata kota lewat beberapa sentuhan di Marabahan.

“Dimulai 2020 hingga dua tahun mendatang, penataan kota ditandai dengan mengubah Bundaran Rumpiang, pembuatan gerbang selamat datang, dan jalan koridor dari Rumpian ke Marabahan,” beber Noormiliyani.

“Termasuk dalam target jangka pendek tersebut adalah penataan kawasan Simpang Empat Marabahan, pembangunan area kuliner di Siring Marabahan dan Jejankit Ecopark,” sambungnya.

Tak cuma proyek fisik, penataan Marabahan juga dibarengi penyelenggaraan sejumlah festival berkualitas.

Sebelumnya Batola berani menggelar festival burung dan layang-layang bertaraf internasional, termasuk event balap sepeda Tour de Batola.

Terobosan TPP

Dari 11 kabupaten/kota di Kalsel, belum banyak yang berani mengubah sistem tunjangan flat menjadi tunjangan berdasarkan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

Padahal dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Batola tak menduduki jajaran atas di Kalsel. Namun melalui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberlakukan sejak 1 Oktober 2019, Batola menginginkan semua aparatur bekerja maksimal melayani masyarakat.

Menggunakan indikator kehadiran dan kinerja, TPP diklaim mampu meningkatkan produktivitas, kedisiplinan dan kesejahteraan.

Dengan catatan mampu meraih 100 persen kinerja dan kehadiran setiap bulan, jumlah TPP lebih besar hingga mencapai 300 persen dibandingkan tunjangan daerah.

Persentase kenaikan itu disusun mempertimbangkan besaran tanggungjawab, risiko dan pelayanan.

“Disamping meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kinerja, TPP merupakan pendukung rencana aksi daerah terhadap pencegahan tindak pidana korupsi,” sahut Rahmadian Noor.

2019 Panen Penghargaan

Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala bersama Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda. Foto-Humpro Setda Batola

Atas segala usaha memerangi korupsi, tak mengherankan kalau Batola telah empat kali berturut-turut menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Itu merupakan salah satu dari sekian penghargaan yang diperoleh Batola sepanjang 2019.

Batola juga memperoleh sejumlah penghargaan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) dari Menteri Perdagangan, kemudian kabupaten peduli HAM oleh Menteri Hukum dan HAM.

Penghargaan lain berupa proklim dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kepatuhan dari Ombudsman RI.

Sementara dari Gubernur Kalsel, Batola menjadi kabupaten peringkat pertama dalam mengelola DAK fisik dan Dana Desa, plus penghargaan penanggulangan bencana.

Baca Juga: Kala Pejabat Daerah Tampil Beda Saat Hari Jadi Batola

Baca Juga: Meski Prioritas, Pelebaran Jalan Gampa Asahi Belum Jelas

Reporter: Bastian AlkafEditor: Ahmad Zainal Muttaqin