apahabar.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengungkapkan ada delapan kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak resesi 2023.
Kebijakan pertama yang disarankan adalah melakukan relaksasi pajak, khususnya untuk PPN.
“Memberikan relaksasi pajak khususnya PPN dari 10% diturunkan ke 7-8% ,” ujarnya kepada apahabar.com, Selasa (3/1).
Relaksasi tersebut bertujuan untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omset pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih. Konsumsi rumah tangga sangat penting dijaga, karena menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi negara.
“Kedua, Memberikan bantuan subsidi upah ke pekerja,” imbuhnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Investor Terkait Ancaman Resesi Global 2023
Pemerintah perlu melakukan pemberian subsidi kepada pekerja, terutama di sektor informal dengan kriteria maksimum gaji Rp4 juta per bulan. Kemudian melakukan percepatan realisasi bantuan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pengadaan barang dan jasa.
“Mempercepat realisasi 40% pengadaan barang jasa pemerintah untuk UMKM,” kata Bhima.
Selanjutnya, memberikan subsidi transportasi publik, yang saat ini semakin ramai digunakan oleh masyarakat.
Pemerintah juga perlu melakukan penambahan armada transportasi, supaya masyarakat yang terdampak kenaikan BBM, bisa beralih menggunakannya.
“Kelima, Jaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan merubah rezim devisa bebas menjadi devisa terkendali, mewajibkan pemegang DHE untuk mengkonversi valas minimum 80% ke rupiah,” ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi Banggakan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,72 Persen di Tengah Resesi
Lalu, pemerintah perlu melakukan percepatan transisi energi, untuk meningkatkan jumlah lapangan perkerjaan baru.
Ekosistem mobil listrik dan energi terbarukan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.
“Ketujuh, Menurunkan harga BBM jenis pertalite dan solar agar inflasi energi bisa lebih terkendali disaat yang bersamaan subsidi pada transportasi publik ditingkatkan secara signifikan,” ucap Bhima.
Terakhir, pemerintah harus menuntaskan persoalan rantai pasok, yang mempengaruhi harga pangan.
“Memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk cegah volatilitas harga pangan terutama jelang ramadhan lebaran 2023 mendatang,” tutupnya.