apahabar.com, BANJARMASIN – Persoalan penanganan Covid-19 dalam debat publik ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin berlangsung sengit.
Setiap Pasangan Calon (Paslon) memaparkan penanganan Covid-19 di kota berjuluk seribu sungai.
Komisioner KPU Banjarmasin, Taufikkurrakhman mengatakan, penyampaian Paslon dalam debat mampu memberikan gambaran kepada masyarakat terkait siapa yang akan terpilih Pemilu 9 Desember mendatang.
Ia menjelaskan, alasan pengambilan tema debat yang di moderatori oleh Meldy Muzada Elfa kali ini merupakan sebuah respon terhadap kondisi yang saat ini terjadi di Kota Banjarmasin.
“Saat ini kan kondisi Banjarmasin sedang terkena wabah Covis-19. Tentunya pemimpin yang terpilih nanti harus bisa menjalankan apa saja program-program yang sudah disampaikannya tadi dalam debat,” ujarnya.
Dalam sesi debat tersebut terdapat momen yang menarik saat sesi ketiga atau sesi debat antar paslon.
Momen yang menarik di debat putaran ketiga paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin tersebut adalah saat paslon nomor urut 2 Ibnu-Arifin tidak mau menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh paslon nomor urut 4 Ananda-Mushaffa.
Di situ Mushaffa Zakir mempertanyakan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan dalam mengharmonikan kinerja SKPD untuk penanganan Covid-19.
"Maaf saya kira pertanyaan itu tidak relevan untuk saya jawab," tegas Ibnu.
Atas jawaban Ibnu, Ananda mengatakan komunikasi antar stakeholder menjadi penting lantaran pandemi Covid-19 membuat masyarakat sampai ke titik jenuh.
Menurut Ibnu, masalah kejenuhan tersebut hanya sebuah proses dari dampak sebuah proses edukasi pencegahan penularan Covid-19.
"Komunikasi dan pengawasan sangatlah penting di tengah pandemi," ujarnya.
Sementara itu, paslon nomor urut 1, Abdul Haris Makkie – Ilham Noor mendapat pertanyaan terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS.
Calon Wali Kota Banjarmasin, Abdul Haris Makkie mengaku bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat, seperti ambulance dan klinik bersalin di setiap kelurahan.
“Selain itu di setiap kecamatan juga harus ada IGD (Instalasi Gawat Darurat) di setiap puskesmasnya,” ujarnya.
Sehingga, menurutnya, setiap warga yang kesusahan tidak perlu jauh ke rumah sakit apabila menghadapi keadaan darurat.
“Yang paling penting adalah diberikan kemudahan-kemudahan berobat bagi masyarakat hanya dengan menggunakan KTP saja,” tukasnya.
Kemudian, paslon nomor urut 3, Khairul Saleh – Habib Ali Al-Habsyi mendapat pertanyaan terkait bagaimana cara penanganan Covid-19 dengan melibatkan pihak swasta.
“Yang penting itu adalah harus membuka anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19, selain itu kita juga bisa melibatkan masyarakat dengan merangkul pemuka adat yang ada di Banjarmasin,” jelas Khaiirul Saleh.
Pasalnya, menurut mantan Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin itu, ketua adat atau tokoh masyarakat yang dituakan oleh warga itu harus diayomi oleh pemerintah dalam hal penanganan Covid-19.
“Mereka harus hadir, diayomi dan diikutsertakan dalam penanganan Covid-19 di masyarakat termasuk swasta, mereka bisa membantu kita dalam memaksimalkan penanganan virus Corona di masyarakat,” imbuhnya.