apahabar.com, JAKARTA – Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan meski pemerintah sudah meluncurkan kartu kredit pemerintah, upaya mengakomodasi pemasaran produk UMKM belum maksimal. Sekali pun Kementerian BUMN menerapkan kewajiban untuk membeli barang-barang UMKM.
Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan berdasarkan produk UMKM yang tersedia dalam katalog, ia menemukan tidak adanya hubungan antara spesifikasi produk UMKM dengan keinginan pemerintah. Ketidakcocokan tersebut berakibat pada tersingkirnya produk UMKM yang dianggap tidak memenuhi keinginan.
"Saya kira pekerjaan rumah terbesar kan membina ya, dengan menaikan kelas dari UMKM agar masuk ke level yang lebih tinggi, pertama ke kelas menengah ke kelas besar. Karena yang melakukan deferensiasi produk, deferensiasi usaha, maupun deferensiasi bisnis termasuk keuangan itu kebanyakan menengah besar," katanya salam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Tauhid menerangkan pembinaan UMKM sebaiknya tidak hanya melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian BUMN saja, melainkan juga perlu melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Pembenahan di dalam UMKM, kata Tauhid, pertama dapat dimulai dengan keberadaan UU Cipta Kerja maka diperlukan implementasi sistem kemitraan melalui kegiatan BUMN. Terlebih bila kegiatan tersebut berkaitan dengan investasi dan proyek yang dibiayai oleh APBN.
Kedua, UMKM perlu dijadikan paket kegiatan investasi baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Cara ini, menurut Tauhid, sampai sekarang belum dilakukan secara sistematis.
Adapun yang ketiga, diperlukan peran dalam mengembangkan dalam saluran rantai nilai tata niaga dari seluruh industri usaha yang ada, baik BUMN maupu perusahaan swasta.
"Nah ini belum ketemu ketika investasi masuk, mereka akan mencari partner lokal mana yang bisa memenuhi kebutuhan input mereka, bahan baku, tenaga kerja. Maupun supply change yang mereka dapatkan agar biaya cost nya murah. Nah ini yang saya kira belum. Selain itu kemitraan lainnya kita perlu pembinaan," terangnya.
Tauhid menambahkan, selain ketiga hal tersebut, pengembangan SDM beserta kemampuan inovasi dengan penggunaan teknologi juga perlu menjadi bagian dari program pembinaan UMKM. Adapun saat ini porsi pembinaan terbesar adalah aktivitas digitalisasi yang kebanyakan menyasar sektor perdagangan dan industri.
Sektor tersebut bagi Tauhid juga masih memunculkan tantangan seperti meminimalisir pengeluaran. Sebab, selama ini masih banyhak proses manufaktur dengan menggunakan barang dari luar negeri.
Karena itu, ia sepakat bila BUMN mempunyai UMKM yang ditargetkan bukan hanya melalui holdingisasi, melainkan juga perlu diimbangi dengan UMKM yang berkembang lebih maju dapat menjadi bagian pemenuhan rantai pasok.
"Memang tantangannya adalah membina itu costnya besar. Jangan-jangan nanti dia menjadi tidak efisien, karena itulah tantangan pekerjaan berat pemerintah menggandeng yang kecil-kecil begini, agar sama sama berkarya dan maju lebih baik," pungkasnya.
Reporter: Dian Finka