apahabar.com, BANJARMASIN – Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk Pemko Banjarmasin, hingga kini belum digunakan secara maksimal.
Berdasar data, DAK Pemko Banjarmasin sebesar Rp 206 miliar. Terdiri dari DAK fisik Rp 67 miliar dan DAK non fisik Rp 138 miliar.
Penyerapan dana sebesar itu efektifnya hanya tersisa dua bulan. Sesampai dibahas pada 30 November, pembahasan APBD 2020.
“Mudahan-mudahan resapan DAK baik fisik dan non fisik bisa selesai tepat waktu. Sampai sekarang resapan DAK hanya 70 persen,” terang Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah di Balai Kota pada Selasa (15/10).
Harapan Herman itu menyikapi agar DAK yang disalurkan Pemerintah Pusat tidak terganggu dengan segala hal apapun.
Sesekali juga supaya angka DAK yang dialokasikan tidak mengalami kekurangan.
Malahan diharapkan dana DAK Banjarmasin meningkat dari sebelumnya.
Kondisi tersebut bisa digapai dengan syarat resapan anggaran DAK tercapai maksimal.
Sebab jika tak diserap tepat waktu, DAK akan dikembalikan kekas pemerintah.
“Itu yang kita khawatirkan, makanya kita harapkan rapat ini berlanjut lagi dengan hadirnya SKPD lain agar resapan anggaran bisa tercapai,” ujar mantan anggota DPRD Kalsel ini.
Namun kenyataan yang diterima jajaran Ibnu Sina dan Hermansyah tidak sesuai harapan Pemko.
Herman bahkan menilai DAK yang diterima Pemko hampir sama setiap tahunnya. Sesekali menurun, tetapi tidak menaik.
“Kita memantau saja, sebagai ibu kota provinsi akibat penyerapan DAK kacau bisa menganggu struktur keuangan lainnya,” ujarnya.
Herman juga mengakui kecemburuan dengan daerah lainnya seperti Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Kawasan yang hanya seumur jagung tersebut bisa meningkatkan DAK dan PAD. Jauh dibandingkan Kota Banjarmasin yang berusia 493 tahun.
“Contoh Barito Kuala dan Tanbu bisa terealisasi dengan baik,”pungkasnya.
Baca Juga: Pemprov Kalsel Launching Dokumen Rencana Aksi Daerah
Baca Juga: Demi Dampingi Paman Birin, Bupati HSU Abdul Wahid Siap Mundur
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin