apahabar.com, BANJARMASIN – Kemarin, 17 Mei 2019 menjadi momen bersejarah dalam catatan perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) agar terlepas dari kolonialisme Belanda.
Hadirnya Proklamasi 17 Mei 1949 tidak terlepas dari upaya pembentukan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV. Tokoh pejuang, Gusti Aman mengusulkan agar pembentukan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV ini dalam bentuk satu Proklamasi 17 Mei.
Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya Kalimantan (LKS2B), Mansyur mengatakan, dalam buku babon Sejarah Banjar dipaparkan bahwa penyusunan teks awalnya ditugaskan kepada Maxim Le Miaty (P.Arya-Munir) kemudian disempurnakan lagi bersama.
Kemudian, agar lebih keras lagi isinya sebagai kalimat penutup, H.Aberanie Sulaiman menambahkan kata-kata: "Dan jika perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan ".
Konsep asli ditulis dengan huruf-huruf balok dengan menggunakan tinta merah. Konsep asli ini disimpan oleh Gusti Aman dan hilang ketika Gusti Aman (di kemudian hari) ditahan oleh gerombolan Ibnu Hadjar.
“Perbanyakan konsep ini ditandatangani kemudian oleh Pimpinan Umum Hassan Basry, dianggap sebagai lembaran yang asli,” ucap Dosen PSP FKIP ULM ini kepadaapahabar.com, (18/5).
Uniknya rapat ini, kata dia, diadakan di kota Ambarawa yang pada saat itu menjadi nama lain dari wilayah Telaga Langsat. Rapat memutuskan untuk memproklamasikan Pemerintah Gubernur Tentara guna mengatasi masalah politik, tata pemerintahan dan masyarakat.
Baca Juga: Meneladani Perjuangan Tentara ALRI 17 Mei 1949
Kemudian mengatur ekonomi dengan mendirikan koperasi-koperasi dan koperasi terpusat dengan tujuan merubah struktur ekonomi kolonial ke perekonomian revolusioner. Selanjutnya, menembus tirai besi NICA agar perjuangan di Kalimantan dapat didengar dan di ketahui oleh Republik Indonesia dan dunia.
Hulu Sungai sudah tidak menjadi persoalan lagi, karena seluruhnya dapat dikatakan sudah dapat dikuasai sepenuhnya. Hulu Sungai dijadikan modal perjuangan selanjutnya bagi daerah-daerah lain. Kota-kota yang diduduki Belanda diblokade sehingga bahan makanan dan bahan-bahan yang dihasilkan rakyat tidak masuk kota. Yang masih mengalir ke kota-kota hanyalah barang-barang impor yang dilakukan Belanda.
Pasar-pasar menjadi sepi dan sebagian besar toko-toko menutup pintu. Sebagian besar penduduk kota mengungsi ke luar kota, menetap di daerah yang dikuasai ALRI. Di kampung-kampung dan di hutan-hutan dibuka pasar-pasar baru guna menampung hasil rakyat. Bahan makanan dan lain-lain mengalir ke pasar-pasar baru ini dan jual beli dilakukn dengan mata uang sementara yang dikeluarkan oleh ALRI yakni "Uang ALRI ".
Modal kekuatan dan kekuasaan inilah yang menambah keyakinan dan dorongan untuk menyempurnakan langkah-langkah perjuangan dengan modal ini pula dicetuskan sebuah proklamasi menurut program hasil musyawarah Markas Besar ALRI Divisi IV.
Pada malam hari tanggal 15 ke 16 Mei 1949 selesailah teks proklamasi itu dan ditik oleh Romansi. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1949, kira-kira pukul 10.00 pagi dibuatlah proses verbal mengenai musyawarah dan laporan rumusannya, ditanda tangani oleh H.Aberanie Sulaiman, Budhigawis, Maxim Le Miaty dan Romansi. Pada hari itu pula Gusti Aman, Maxim dan Hasnan Basuki ditugaskan untuk membawa dokumen itu kepada Pimpinan Umum Hassan Basry di Niih. Tempat dimana Hassan Basry berada hanya diketahui oleh Hasnan Basuki.
Tanggal 16 Mei 1949 kira-kira jam lima sore, rumah persembunyian Hasnan Basuki dapat ditemukan di Jambu Hulu, di rumah Guru Idar. Rombongan bermalam satu malam di sini, baru keesokan harinya mereka berangkat pada tanggal 17 Mei 1949 ke Hulu Banyu, melewati Lumpangi, Batantangan dan baru tiba pada sore harinya menjelang magrib di Niih.
Selanjutnya rombongan bertemu dengan Pimpinan Umum Hassan Basry dan ajudannya Tobelo di Niih. Rombongan menyerahkan dokumen kepada Pimpinan Umum. Setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Umum, barulah proklamasi 17 Mei ditanda-tangani oleh Hassan Basry sebagai Gubernur Tentara. Proklamasi 17 Mei tersebut kemudian dibacakan oleh Pimpinan Umum dalam suatu upacara di Mandapai yang di hadiri oleh pasukan penggempur, anggota Markas Pangkalan terdekat dan masyarakat setempat. Berita proklamasi ini disebarkan dalam bentuk pamflet ke seluruh daerah. Secara singkat isi proklamasi tersebut adalah:
Proklamasi.
Merdeka.
Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara dari "ALRI" melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, untuk memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan.
Tetap Merdeka !
Kandangan,17 Mei IV REP.
Atas nama rakyat Indonesia
di Kalimantan Selatan
Gubernur Tentara
HASSAN BASRY
Dengan mengingat proses pembentukannya, maupun isi dari teks proklamasi 17 Mei 1949 itu, maka nyatalah bahwa dasar dan tujuan proklamasi itu adalah menyatakan kebulatan hati rakyat untuk merealisasikan kekuasaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan berlandaskan Proklamasi 17 Agustus 1945. Perlu dipahami latar sebelumnya bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 Dr. Beel sebagai wakil tinggi Mahkota Pemerintahan Belanda, sudah menyatakan tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville, sehingga mengambil tindakan semaunya terhadap Republik Indonesia. Jadi secara objektif timbullah kebebasan kedua belah pihak untuk memperebutkan de facto di seluruh Indonesia. Gerilya rakyat di Kalimantan Selatan yang dipelopori oleh ALRI Divisi IV itu ternyata mampu menghidupkan desa-desa Republik dan kecamatan Republik dengan mengusir atau membekukan alat kekuasaan Belanda di tempat tersebut.
Dengan proklamasi ini juga menyiratkan bahwa bentuk pemerintahan yang sesuai dengan situasi perjuangan adalah pemerintahan militer dengan pimpinan Gubernur Tentara. Supaya rakyat benar-benar menyadari bahwa pemerintahan Belanda adalah pemerintahan pendudukan asing yang harus dibasmi, karena rakyat sudah mempunyai pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan. Adanya pimpinan perjuangan berbentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, lebih meyakinkan rakyat akan berlakunya tertib hukum, tertib ekonomi, kejujuran dan keadilan, sebagaimana lazimnya dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian isu-isu tentang selalu dipergunakan kekerasan oleh kaum gerilya dapat dihindarkan.
Baca Juga: Meneladani Perjuangan Tentara ALRI 17 Mei 1949
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif