apahabar.com, TANJUNG– Biaya daftar calon Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Tabalong yang mencapai Rp60 juta mengundang kritik tajam.
Kali ini, datang dari salah seoranganggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tabalong, Kadarisman.
Kepada apahabar.com, Kadarisman menilai persyaratan tersebut merupakan bentukkemunduran organisasi kepemudaan.
"Organisasi pemuda harus menanggalkan cara-cara berorganisasi tidak sehat yang bisa membunuh nilai-nilai meritokrasi, di mana kesetaraan hak idealnya harus dilandaskan pada AD/ART organisasi," ujarnya, Minggu (27/6).
Organisasi kepemudaan, kata dia, jangan melakukan ‘bid’ah’ dalam menjalankan roda organisasi yang sudah diatur anggaran dasar terkait syarat pencalonan.
“Jika itu dibiarkan, organisasi kepemudaan rentan menjadi tempat transaksi kepentingan pragmatis sempit,” katanya, Minggu (27/6).
KNPI Tabalong, menurut Kadarisman, harus tetap menjadi organisasi yang inkulsif. "Jangan ekslusif," jelasnya.
Artinya, siapapun yang sudah memenuhi persyaratan dalam AD/ART tidak boleh kehilangan kesempatan hanya gara-gara uang pendaftaran.
“Ini vulgar dan tidak menginspirasi,” ingatnya.
Lebih elok, menurut Kadarisman, jika para calon ketua KNPI beradu gagasan yang dapat dituangkan dalam proposal kinerja.
"Lebih mantap lagi gelar diskusi publik, para calon ketua ditantang membawa gagasan besar apa dalam pemikirannya yang mampu memberikan sumbangsih kepemudaan di daerah," ujarnya.
“Jangan justru melandaskan kepada uang sebagai transaksi dalam suksesi kepemimpinan,” pungkasnya.
Ya, DPD KNPI Tabalong tengah bersiap menyambut Musyawarah Daerah. Musda ke-XII digelar mencari ketua umum (ketum) baru, jelang berakhirnya masa jabatan Maulana Reynaldi.
Untuk diketahui, terdapat 10 persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi para bakal calon saat mendaftar.
Pertama, pernah menjadi ketua atau pengurus OKP kabupaten atau kota atau pengurus kecamatan atau DPD KNPI dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari pimpinan OKP terkait.
Kemudian, melampirkan daftar riwayat hidup, berusia tak lebih dari 40 tahun, berdomisili di ibu kota kabupaten atau menyerahkan surat kesediaan untuk tinggal di wilayah kabupaten bila terpilih.
Tak ketinggalan, berprestasi, berdedikasi, loyal terhadap organisasi/ideologi Pancasila/NKRI, tidak sedang menjalani hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap dan melanggar AD/ART KNPI.
Yang paling penting lagi, memperoleh minimal tiga rekomendasi tertulis dari Pengurus Kecamatan (PK) KNPI dan 5 dukungan rekomendasi dari OKP.
Bagi yang berminat, panitia membuka pendaftaran hingga H-2 Musda XII KNPI Kabupaten Tabalong.
“Iya, benar telah dibuka pendaftaran bakal calon ketua KNPI Tabalong, termasuk uang pendaftaran Rp50 juta dan menyerahkan uang komitmen Rp10 juta saat mengambil formulir,” kata Reynaldi dikonfirmasi apahabar.com, Jumat (25/6) sore.
Semua persyaratan tersebut, kata dia, berdasar hasil rapat pimpinan daerah (rapimda) KNPI pada 27 Juni silam.
Rapimda membahas skema awal, tahapan demi tahapan, hingga teknis pencalonan pemilihan ketua.
“Dari total 76 pemilik suara, saat itu hadir 64 pemegang suara,” ujarnya.
Oleh para pemilik suara, disepakati usulan Rp50 juta untuk biaya pendaftaran bakal calon ketua. Termasuk biaya pengambilan formulir Rp10 juta.
“Tadinya para pemilik suara yang hadir mengusulkan komitmen bakal calon ketua KNPI itu Rp 250 juta,” jelasnya.
Para pemilik suara dalam Rapimda terdiri 12 pengurus KNPI kecamatan, dan 52 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
Seiring berjalannya pembahasan, mereka lantas menurunkan besaran nilai uang komitmen mendaftar sebagai bakal calon.
Mulai dari Rp200 juta, Rp175 juta, Rp75 juta hingga menjadi Rp50 juta.
“Angka Rp50 juta itu masih menjadi polemik karena mereka merasa masih tidak cukup, sehingga ditambahi Rp10 juta dari uang formulir pendaftaran, ” jelas Reynaldi.
Lantas, untuk apa sebenarnya uang sebanyak itu?
Pemilik suara, kata Reynaldi, menghendaki semacam kompensasi atau nilai tawar menjadi seorang ketua.
“Mereka juga menjadikan tolok ukur ketua KNPI Tabalong ini adalah ketua terdahulu yaitu saya sendiri,” akunya.
Harapan mereka, ketua yang terpilih nanti adalah mereka yang mempunyai kemapanan secara finansial, mandiri, hingga tidak memikirkan hidup di organisasi tetapi mampu menghidupkan organisasi.
“Dengan komitmen membayar Rp50 ditambah 10 juta rupiah tadi, itu menjadi sebuah gambaran bahwa dia sanggup mengelola sebuah organisasi dengan mengayomi segala kebutuhan organisasi tersebut, tidak selalu mengandalkan APBD daerah,” kata Reynaldi.
Lebih jauh, komitmen dalam bentuk uang senilai Rp60 juta itu juga akan menjadi kas KNPI periode mendatang.
“Uang ini tidak dipergunakan untuk kegiatan Musda XII ini, sepeserpun tidak,” tegas mantan ketua DPC PDI Perjuangan Tabalong ini.
Musda XII sendiri akan digelar 1 Juli mendatang, sehingga pendaftaran bakal calon ketua KNPI diperpanjang hingga 28 Juni sesuai keputusan Rapimda yang ditutup 2 hari sebelum pelaksanaan.
Lantas, bagaimana peminatnya?
“Sejak dibuka pendaftaran hingga hari ini, yang melakukan komunikasi ada 4 kandidat,” pungkas Reynaldi sembari merahasiakan nama-nama tersebut.