Pemilu 2024

Busyro: Muhammadiyah Tidak Lagi Percaya dengan Janji Capres Tertentu

Banyak janji pejabat negara yang tidak dijalankan dengan baik. Masyarakat sudah kenyang dengan itu, sehingga Muhammadiyah tidak percaya lagi dengan janji.

Mantan ketua KPK Busyro Muqoddas meminta KPK tetap independen.Foto: Antara

apahabar.com, PURWOKERTO - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Busyro Muqoddas mengatakan bahwa masyarakat sudah kenyang dengan janji-jani pejabat negara, sehingga mereka tidak percaya lagi janji capres.

Busyro menegaskan Muhammadiyah tidak mudah percaya terhadap calon presiden (capres) tertentu, terutama dengan janji-janjinya.

"Kita sudah kenyang dengan janji-janji. Jangan dimainkan lagi rakyat dengan janji-janji," katanya di Purwokerto, Rabu (19/7).

Terkait dengan hal itu, dia berpesan kepada seluruh kader dan warga Muhammadiyah jika hendak menjaga karakternya, jagalah kepribadian Muhammadiyah.

"Kepribadian Muhammadiyah itu tidak menggantungkan pada negara, pemerintah, enggak sama sekali. Justru selalu memberikan sumbangan, kontribusi kepada negara dalam banyak hal," jelasnya.

Baca Juga: SMRC: Sejak Awal Jokowi Endorse Pencapresan Ganjar

Menjawab sosok capres yang ideal persyarikatan itu, Busyro mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan terburu-buru menentukan sikapnya.

"Situasi sekarang ini harus dibaca dengan jernih. Kami tidak mudah percaya serta-merta kepada calon tertentu dengan janji-janjinya," tegas mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Menurut dia, tahun politik itu penting karena umat Islam kalau lari dari politik akan dilindas oleh mereka yang memegang kekuasaan politik dan orang-orangnya tidak memiliki tanggung jawab kecerdasan, kepandaian, serta kejujuran.

"Maka, umat Islam harus ada yang memikirkan politik," jelasnya.

Baca Juga: Gerindra 'Besar Kepala' Puncaki Survei Elektabilitas Capres 2024

Dalam kesempatan itu, Busyro mengingatkan seluruh warga Muhammadiyah Banyumas untuk tidak memilih para calon dalam Pemilu 2024 maupun Pilkada Serentak 2024 yang melakukan praktik suap atau politik uang.

Ia mengatakan bahwa masyarakat harus berani menolak pemberian uang untuk memilih calon tertentu.