Bupati Balangan Apresiasi Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Tuntas

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Bupati Balangan, H Abdul Hadi memberikan apresiasi kepada DPRD Balangan dan TAPD Balangan atas tuntasnya pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023

bakabar.com, PARINGIN - Bupati Balangan, H Abdul Hadi memberikan apresiasi kepada DPRD Balangan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Balangan atas tuntasnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Tahapan penuntasan raperda tersebut telah memakan waktu dan energi yang tidak sedikit di tengah kepadatan dan agenda para anggota dewan. Kami yakin apa yang telah kita capai dan sepakati hari ini telah memperhatikan saran dan masukan DPRD Balangan,” kata Abdul Hadi saat menghadiri rapat rapat paripurna DPRD Balangan, Sabtu (13/7/2024).

Bupati memberikan tanggapan dari masukan DPRD Balangan terkait SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) prioritas di bidang pertanian dan UMKM serta BUMDes.

“Capaian realisasi APBD tahun 2023 kita dalam kondisi tinggi, terkait adanya SILPA yang menjadi catatan kami pada tahun 2023 ada perubahan sistem pengadaan barang dan jasa. Kita Kabupaten Balangan baru tahun kemarin baru mencoba memulainya,” ujarnya.

Abdul Hadi mengungkapkan, Pemkab Balangan terbiasa belanja hanya sekitar Rp1,5 hingga Rp1,6 triliun dan saat mendapat anggaran yang besar menjadi diluar kebiasaan.

“Oleh karena itu, terkait capaian di atas 80 persen menurut kami sudah sangat bagus dan yang perlu kita catat adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi dan pihak ketiga dengan sistem yang ada,” jelasnya.

Adapun pada sektor UMKM, Pemkab Balangan pada tahun 2023 lalu membuat inovasi yang satu-satunya ada di Indonesia, yaitu Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun.

“Hanya kita di daerah yang memberikan bantuan penambahan modal ke UMKM tanpa biaya administrasi, tanpa biaya asuransi, bahkan materai diberikan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Kemudian pada sektor pertanian, Bupati Balangan menyampaikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Balangan dan Pemerintah Desa (Pemdes) membangun lebih dari 700 jalan usaha tani dan jalan produksi.

“Jadi sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Balangan sudah melebih dari apa yang dilakukan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam rangka menyiapkan Kabupaten Balangan sebagai penyangga ibukota Nusantara, khususnya di bidang pertanian,” pungkasnya.