apahabar.com, KANDANGAN – Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 oleh KPK, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih angka 79.80 persen.
Bupati HSS Achmad Fikry berkata, pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) dapat dimaksimalkan dengan peningkatan integritas.
“Mari terus menjaga integritas kita semua untuk bekerja dengan baik sesuai dengan aturan,” ujar Bupati Fikry, Senin (24/1).
Pihaknya juga menegaskan akan semaksimal mungkin melakukan pencegahan Tipikor di HSS.
Hal ini disampaikan selepas Rapat Kerja bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui virtual.
Bupati dua periode ini secara tegas mengatakan jangan pernah sekali-kali melakukan korupsi, bermain-main dengan proyek yang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
“Saya minta semua, kita punya komitmen untuk bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku,” pesan Bupati Fikry.
Sementara itu, KPK menegaskan kepala daerah harus berusaha mewujudkan sasaran tujuh indikator pembangunan nasional yaitu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi.
Kemudian meningkatkan IPM, pendapatan perkapita dan menurunkan ketimpangan atau gini ratio orang kaya dan miskin.
Bupati Achmad Fikry menjelaskan bahwa pembangunan di Bumi Rakat Mufakat sudah mengarah pada tujuh indikator pembangunan nasional.
“APBD kita sudah diarahkan untuk memperbaiki tujuh indikator tersebut dan Alhamdulillah progresnya sudah bagus, angka kemiskinan terus menurun juga yang lainnya,” ungkapnya.
Terkait pengadaan barang dan jasa, Pemkab HSS sudah melakukan terobosan-terobosan yang bisa mengakomodir para UMKM di wilayahnya.
Aplikasi Si OPEN mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel di Pemkab HSS memanfaatkan teknologi informasi real time.
“Terobosan ini pengadaan dengan nilai di bawah Rp50 juta, nantinya tinggal kita integrasikan saja dengan LKPP pusat,” tandasnya.