apahabar.com, BATULICIN - Kuasa hukum korban longsor jalan nasional Km 171, Satui, Tanah Bumbu menilai jalan angkutan tambang yang sekarang dijadikan alternatif jauh dari kata layak.
"Saya tidak sepakat jika jalan itu disebut jalan alternatif. Karena kalau itu alternatif selayaknya nyaman dilewati oleh pengendara," jelas Agus Rismalianoor kepada apahabar.com, Sabtu (29/4).
Aktivitas warga di jalan penghubung Kabupaten Tanah Laut dengan Tanah Bumbu nyaris lumpuh total. Satu badan jalan nasional tergerus habis tanpa sisa, Rabu 29 September 2020, akibat gerusan tambang liar.
Panjang longsoran mencapai sekira 50 meter, namun begitu sesuai kajian Kementerian PUPR butuh tak kurang ratusan miliar rupiah untuk perbaikan.
Jalur alternatif menuju Tanah Bumbu sedianya berjarak 13 kilometer. Selain jauh, kondisi jalurnya pun licin. Saking licinnya, pernah dua taksi colt 'adu banteng' di jalan berlumpur itu.
Baca Juga: Wapres ke Kalsel Hari ini, tapi Tidak ke Km 171 Tanah Bumbu
Agus pun lebih sepakat jika jalan yang sekarang dilintasi warga disebut sebagai jalan darurat. "Darurat perhatian dan tindakan dari pemerintah daerah, provinsi dan nasional," jelasnya.
Pantauan apahabar.com, jalan alternatif yang ada kondisinya tak kunjung membaik dan tak jauh berbeda sewaktu jalan tersebut dibuka dan mulai digunakan.
Sebagai gambaran, kondisi permukaan jalan dipenuhi hamparan basecrose atau batu-batu kecil umumnya sisa ayakan penambangan pasir. Ketika cuaca panas, debu pekat menutup jarak pandang pengendara. Saat hujan jalan itu licin dan becek berlumpur.
Baca Juga: Jokowi Tiba di Kalsel, Gak ke Km 171 Pak?
Baca Juga: Tragedi Km 171: Citra Satelit Saja Tak Cukup
Kondisi demikian membuat sejumlah kendaraan bermuatan besar seperti angkutan berat terjebak dan amblas akibat tak kuat menanjak. Pun jenis mobil kecil sulit melalui akses jalan darurat tersebut.
Mereka yang enggan memutar belasan kilometer, terpaksa meniti jalan tanah di tepi longsoran Km 171. Namun, saat ini kondisi permukaan jalan yang hanya dapat dilewati roda dua itu kembali mengalami penurunan.
"Membahayakan pengguna, kuatir kalau akan putus seperti yang ada," jelasnya.
Agus menyarankan pemerintah segera melakukan pembebasan lahan milik warga yang terdampak longsor Km 171.
"Supaya akselerasi perbaikan jalan nasional tersebut bisa segera dilakukan dengan desain konstruksi jalan yang kokoh di lokasi lahan warga yang sudah dibebaskan," jelasnya.