apahabar.com, BANJARMASIN – Dinas Sosial Kota Banjarmasin belum bisa memutuskan nasib ribuan warga miskin penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pandemi Covid-19.
Pasalnya mereka masih menunggu petunjuk Kementerian Sosial (Kemensos) pasca dihentikannya penyaluran BST dalam rangka pemulihan ekonomi warga miskin akibat pandemi Covid-19 tersebut.
Kepala Dinsos Banjarmasin, Iwan Ristianto, menyebutkan ada sekitar 8.000 keluarga miskin di Kota Banjarmasin yang mendapat BST selama pandemi Covid-19.
“Karenanya kami nunggu surat resmi dari Mensos tentang bagaimana peenyaluran BST ini ke depanya,” ujar Iwan seperti dilansir Antara, Senin (5/4/2021).
Menurutnya, dihentikannya penyaluran BST dari Kemensos pada April ini harus secepatnya disosialisasikan kemasyarakat jika sudah ada petunjuk teknisnya.
Sebab, ucap dia, akan lebih susah menjelaskan kemasyarakat yang terus mengharapkan kucuran dana bantuan tersebut jika tidak ada kejelasan.
“Misalnya apakah BST diganti dengan program lain bagaimana,” kata Iwan.
Saat ini pihaknya sedang melaksanakan pembersihan data keluarga miskin sesuai surat dari Mensos.
Tujuannya untuk memastikan bahwa semuanya masih berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) domisili di daerah ini.
“Kita masih memakai data keluarga miskin yang ditetapkan Kemensos pada Desember 2020 untuk daerah kita jumlahnya 49.026 keluarga atau 163.391 jiwa, ini mau kita lakukan pembersihan,” papar Iwan.
Sebelumnya, Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini menyatakan BST yang telah menjadi instrumen penting memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 tak akan diperpanjang dan yang terakhir adalah April 2021.
“Enggak ada anggarannya untuk itu,” ujar Risma seperti diberikan LKBN Antara saat menghadiri puncak HUT Ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pangandaran, Jawa Barat, Rabu.
Risma juga mengatakan salah satu alasan pemerintah tak memperpanjang BST adalah karena situasi pandemi Covid di Indonesia telah bergerak ke skala mikro.
Dengan begitu, maka masyarakat seharusnya kini telah dapat beraktivitas kembali. Harapannya situasi pergerakan perekonomian di Indonesia sudah mulai normal.
“Kalau misalkan di daerah masih ada warga yang perlu ditolong, mereka masih bisa mengajukan ke kami, nanti kami bantu dalam bentuk BPNT (bantuan pangan non-tunai),” kata Risma.
Sehingga, ujar dia, masyarakat yang membutuhkan pertolongan, nantinya mendapatkan bantuan sosial BPNT senilai Rp200.000.