apahabar.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait pendidikan dan pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menegaskan tanggung jawab melindungi PMI tak hanya berada di pundak BP2MI. Tanggung jawab itu merupakan bagian dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa.
"Mari kita lihat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, itu ada 9 tanggung jawab pemerintah provinsi. Lalu, pasal 41 ada 12 tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, Pasal 42 ada 5 tanggung jawab pemerintah desa," kata Benny di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (21/3).
Benny mengungkapkan BP2MI akan terus melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan pihak terkait dalam menjaga PMI. Alasannya, PMI telah berjasa besar dalam memberikan pemasukan kas negara.
Baca Juga: BNPT Sebut Pekerja Migran di Negara Maju Rawan Terpapar Radikalisme
"Kita dalam kerja-kerja kolaboratif miliki tanggungjawab yang sama. Jangan main-main, sumbangan devisa mereka (PMI) Rp159,6 triliun," ucap Benny.
Oleh sebab itu, Benny siap memberikan tindakan tegas, jika ada oknum pejabat BP2MI yang berani melakukan tindakan sewenang-sewenang. Fasilitas yang dimiliki BP2MI tidak lepas dari kerja keras para PMI.
"Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. PMI jadi penyumbang ke 2 terbesar setelah sektor migas. Kaget semua orang, karena 3 tahun ini saya gencar memberitakan," ungkap Benny.
"Jajaran BP2MI jangan lelet merespons masalah rakyat terutama persoalan PMI. Anda tak tahu diri sudah mendapat gaji, mendapat fasilitas mobil dinas, itu bersumber dari rakyat dan bukan dari nenek moyangnya," imbuhnya tegas.
Baca Juga: Pekerja Migran Asal Cianjur Meninggal Dunia di Saudi, Keluarga Ikhlas Jenazah Tak Dipulangkan
Lebih jauh, Benny menyinggung keberhasilan BP2MI dalam melawan para sindikat atau mafia PMI ilegal. Sedikitnya 82.000 PMI telah diselamatkan BP2MI, dari tangan-tangan jahat sindikat ilegal.
"Kita selama 3 tahun belakangan ini sudah melakukan perubahan besar-besaran. Karena, rakyat sudah pintar, tak bisa lagi dibodohi," ujar Benny.