apahabar.com, BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan mereshuffle kabinet, hari ini. Lantas siapa yang bakal jadi menteri?
Kabar terbaru, reshuffle kabinet tersebut akan melibatkan sejumlah menteri dan wakil menteri.
Kantor berita CNBC Indonesia menyebut ada 2 posisi menteri dan 3 jabatan wakil menteri yang akan dirombak.
Yakni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Menteri Perdagangan (Mendag).
Disebut-sebut Mantan Pangliman TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto bakal menggantikan Sofyan Djalil dari Menteri ATR/BPN.
Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan bakal menggantikan Mendag Muhammad Lutfi.
“Menteri ATR Pak Hadi (Hadi Tjahjanto), Wamen ATR Raja Juli Antoni, Mendag Pak Zulhas (Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan),” kata sumber di lingkaran 1 pemerintahan Jokowi dilansir CNBC Indonesia, Rabu.
Si sumber juga mengungkapkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) yang saat ini diduduki John Wempi Wetipo akan digeser menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.
Sumber lainnya yang juga berada di lingkungan pemerintahan mengonfirmasi 2 nama baru yang akan mengisi jabatan Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendag tersebut.
Selasa (14/6), Zulkifli, Lutfi, Hadi, dan Sofyan terpantau berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Turut tampak pula Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengingatkan kalau reshuffle kabinet harus dilakukan berdasarkan kinerja, bukan politis.
Kalaupun ada ukuran politis, semisal ingin memasukkan kader PAN, maka yang harus diganti adalah menteri dengan kinerja yang buruk.
“Nah standar dari reshuffle adalah kinerja. Jadi siapapun yang kinerjanya tidak bagus, tidak perform, maka harus di-reshuffle,” ujar Ujang.
Kendati demikian, dia mengingatkan kalau menteri adalah jabatan politis.
Banyak hal yang dipertimbangkan dalam reshuffle kabinet, termasuk persoalan politik itu sendiri.
Menurutnya kalau politis, (menteri dari partai politik) yang kinerjanya buruk pasti akan aman. Karena kalau terkait parpol terkait komitmen sejak awal berkoalisi.
“Satu partai dapat 3-4 menteri itu komitmen dari awal berkoalisi. Kalau diganti pun, akan diganti dengan orang dari partai yang sama. Yang rawan itu dari profesional atau nonparpol,” kata Ujang.