apahabar.com, BANJARMASIN – Capaian vaksinasi Covid-19 untuk lansia di Kota Banjarmasin dinilai masih sangat rendah.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin, Machli Riyadi ungkap biang keroknya.
Secara blak-blakan, Machli menyebut, lantaran kurangnya sosialisasi dan mudahnya warga termakan informasi tidak benar atau hoaks soal vaksin.
“Banyak yang tidak tahu, apa manfaat vaksin. Kemudian informasi terkait hoaks vaksin yang tidak aman. Padahal, kita sudah melakukan vaksinasi sebanyak 25.000 dan aman. Ini yang perlu diluruskan,” ujarnya, Kamis (18/3/2021).
Lantas, bagaimana solusinya? Machli mengaku akan lebih masif melakukan sosialisasi kepada para penerima vaksinasi.
Perlu diketahui, Banjarmasin menerima tambahan vaksin Covid-19 tahap kedua. Jumlahnya 7.350 vial.
Rabu (17/3/2021) siang, vaksin itu datang dan langsung disimpan di UPT Instalasi Farmasi Dinkes Banjarmasin.
Sebelumnya, di awal Maret lalu, dalam vaksinasi tahap kedua, Kota Banjarmasin menerima 1.490 vial vaksin Sinovac. Artinya, jumlah vaksin yang diterima kini sebanyak 8.840 vial.
Kendati demikian, berdasarkan data komulatif per 16 Maret yang dirilis oleh Dinkes Kota Banjarmasin, capaian vaksinasi untuk lansia masih jauh dari harapan. Alias masih sangat sedikit.
Rinciannya, pada dosis pertama capaiannya sebanyak 6,58 persen. Sedangkan dosis kedua sebanyak 0,06 persen.
Kondisi sangat memprihatikan, mengingat kata Machli, vaksin yang datang kini bakal lebih diprioritaskan untuk lansia.
Vaksin untuk lansia sangat penting. Lantaran lansia memiliki risiko tinggi tertular Covid-19.
“Pembentukan antibodi para bagi para lansia itu sangat berbeda, bila dibandingkan dengan mereka yang masih muda dan produktif. Risiko kematian juga sangat tinggi bagi lansia,” jelasnya.
Kemudian, upaya yang dilakukan menurutnya juga sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI.
“Khusus di Ibu Kota Provinsi, prioritas adalah lansia,” tambahnya.
Lantas, bagaimana dengan mereka yang berstatus pekerja atau pelayanan publik? Machli menegaskan bahwa tidak akan menyampingkan pekerja publik.
“Tapi hanya pembagian proporsi prioritas vaksin saja,” tutupnya.