apahabar.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengingatkan pemerintah daerah mengantisipasi kemungkinan anomali cuaca dan musim kemarau secara optimal sepanjang tahun 2023 demi mewujudkan ketahanan pangan.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) musim kemarau yang mulai berlangsung pada pertengahan tahun 2023 akan lebih kering bila dibandingkan tiga tahun terakhir.
Menurut Aida, dengan kondisi cuaca tersebut produksi tanaman hortikultura seperti cabai, kemudian padi dan jenis lainnya terancam tidak maksimal. Pihaknya menilai kondisi itu akan berpotensi menyebabkan gejolak inflasi dari sektor pangan.
BI mencatat sektor pangan sendiri merupakan penyumbang inflasi nasional sebesar 5,61 persen per Februari 2023.
Baca Juga: Pengamat Prediksi Kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia Bulan Depan
“Jadi (potensi hambatan seperti) ini harus diantisipasi dan diatasi konkret, kalau tidak akan timbul masalah klasik, yakni saat panen harganya jatuh atau kalau tidak musim panen harganya melonjak,” kata Aida.
Saat membuka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023 dengan tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional, Aida memaparkan sinergi dari hulu ke hilir yang dilakukan oleh antarintansi baik tingkat pusat dan daerah merupakan kunci untuk menjaga ketahanan pangan, sekaligus menjadi fokus kegiatan gerakan GNPIP tahun ini.
GNPIP yang diprakarsai Bank Indonesia sejak tahun 2021 tersebut dinilai efektif mengendalikan tingkat inflasi dari sektor pangan nasional. Buktinya, terjadi penurunan inflasi pangan nasional menjadi 5,61 persen per Februari 2023 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yakni 11,7 persen.
Dia menyebutkan, untuk melanjutkan tren positif pengendalian inflasi pangan maka BI melalui GNPIP menyalurkan bibit cabai merah, mesin pengolah pupuk, puluhan alsintan, ke daerah sentra penghasil pangan.
"Melalui serangkaian upaya yang dilakukan multipihak dalam GNPIP itu diharapkan tingkat inflasi dari pangan tahun ini berada direntang 3 persen – 5 persen sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah pusat," pungkas Aida.