bakabar.com, JAKARTA - Sejumlah instruksi penting diterima Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi, ketika beraudiensi dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (21/5).
Bahrul tidak hadir sendiri, tetapi bersama sejumlah kepala daerah lain seperti Bupati Wakatobi, Wakil Wali Kota Bengkulu, Bupati Mamasa, dan Wakil Bupati Kebumen.
Dalam kesempatan itu, Syaifullah mengajak para kepala daerah menyinergikan program dengan pemerintah pusat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Ditegaskan bahwa cita-cita itu dapat terwujud melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"DTSEN bertujuan mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data. Juga memudahkan penetapan sasaran program pembangunan pemerintah," ungkap Saifullah dalam siniar resmi Kemensos.
DTSEN juga memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan.
Kemudian mengetahui profil sosial ekonomi penduduk secara lebih lengkap, membantu efesiensi pengalokasian anggaran, efektif dan akuntabel, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan.
"Saya meminta kepala daerah punya target graduasi setiap tahun dan keluarga yang bisa diangkat dari garis kemiskinan," papar Saifullah.
"Kalau sudah digraduasi, bukan berarti tidak dibantu. Mereka tetap dibantu lewat program pemberdayaan, bukan lagi berbentuk bantuan sosial," sambungnya.
Adapun bentuk graduasi akan memanfaatkan kerja sama dengan kementerian lain. Salah satunya Kementerian UMKM dan Koperasi.
Selain pemberdayaan masyarakat, upaya memutus mata rantai kemiskinan juga bisa dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Diketahui Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama gratis untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem.
"Kalau tersedia 500 unit sekolah, berarti setiap tahun lulus 500 ribu anak dari Sekolah Rakyat. 500 ribu ini akan menjadi agen perubahan untuk keluarga dan lingkungan," beber Saifullah.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk siswa dari keluarga yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN.
Sebanyak 63 sekolah berkonsep asrama dan gratis ini dibuka mulai Juli 2025. Lokasi Sekolah Rakyat yang siap beroperasi ini tersebar di Jawa sebanyak 34 titik.
Kemudian Sumatera 13 titik, Sulawesi 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara 3 titik, Kalimantan 2 titik, Maluku 2 titik, dan Papua 1 titik.
Setelah 63 sekolah tersebut beroperasi, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat secara bertahap hingga 100 titik. Selanjutnya ditargetkan Sekolah Rakyat berada di setiap kabupaten/kota.