Pemkab Barito Kuala

Bertemu Bupati Noormiliyani, BPK di Batola Lontarkan Enam Usulan

apahabar.com, MARABAHAN – Kesempatan bertemu Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, tidak disia-siakan puluhan Barisan Pemadam…

Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, menerima surat usulan dari perwakilan BPK/PMK di Aula SKB Marabahan, Selasa (23/11). Foto: Prokopimda Batola

apahabar.com, MARABAHAN – Kesempatan bertemu Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, tidak disia-siakan puluhan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) di Bumi Selidah, Selasa (23/11).

Melalui forum Apresiasi Damkar Batola di SKB Marabahan, mereka menyampaikan enam usulan langsung kepada pimpinan daerah.

Usulan pertama adalah pengangaran pembinaan atau biaya operasional kepada BPK/PMK swasta di Batola.

Kemudian bantuan berupa peralatan pemadam kebakaran menjadi usulan kedua. Dilanjutkan usulan ketiga berupa asuransi jiwa untuk seluruh anggota BPK/PMK swasta.

Sementara usulan keempat berupa pelatihan atau pembinaan kepada BPK/PMK swasta tentang tata cara penanggulangan bencana.

“Kami juga mengusulkan latihan ketangkasan setiap tahun seperti Bupati Cup,” papar Syaiful Anwar, perwakilan BPK/PMK yang membacakan surat usulan.

“Kemudian usulan terakhir adalah pembinaan dan bantuan dana untuk induk organisasi yang menaungi seluruh BPK/PMK swasta,” imbuhnya.

Usulan tersebut langsung diterima Noormiliyani. Namun bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan ini agak menyayangkan momen pengusulan ini.

“Seharusnya usulan ini sudah bertahun-tahun yang lalu disampaikan, karena saya selalu berusaha peduli untuk hal-hal kemanusiaan,” sahut Noormiliyani.

“Sekarang masa pengabdian kami tinggal beberapa bulan lagi, sebelum berakhir 4 November 2022. Belum refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19,” imbuhnya.

Kendati demikian, anggota BPK/PMK tetap bernapas lega. Meski ABPD Batola 2022 sudah disahkan, Noormiliyani berjanji memperjuangkan pengangaran biaya operasional melalui CSR, setidaknya hingga awal penyusunan APBD Perubahan.

“Khusus asuransi jiwa, saya mendukung sepenuhnya, terutama melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Noormiliyani.

Rencana itu terbilang realistis, seiring penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam aturan tersebut, pemerintah membolehkan penganggaran BPJS Ketenegakerjaan dibebankan kepada APBD.

“Sementara pelatihan atau pembinaan, selanjutnya akan dilaksanakan UPT Damkar Batola,” sahut Noormiliyani.

“Mengakomodir keinginan diadakan latihan ketangkasan setiap tahun, akan digelar Bupati Cup untuk meramaikan Hari Jadi Batola 2022,” tambahnya.

Sementara anggota DPRD Batola, Reza Widya Noor, menyebut keinginan BPK/PMK tersebut terbilang wajar.

“Mengingat relawan yang bersifat kerja sosial, pelatihan memang diperlukan. Mereka juga membutuhkan keterampilan menangani situasi darurat. Apalagi tugas BPK cuma memadam api, juga untuk pertolongan lain,” jelas Reza.

“Kalau Pemkab Batola menganggarkan, DPRD pun siap memberikan dukungan. Namun kami juga tak melupakan keadaan APBD yang banyak disedot untuk penangangan pandemi,” tandasnya.