apahabar.com, BANJARMASIN – Yayasan Perlindungan Konsumen (YLK) tampak geram melihat fenomena "kelangkaan" BBM bersubsidi jenis Premium di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalsel.
“Selalu saja terjadi kekosongan. Bahkan, setiap hari terlihat antrian panjang pada jam tertentu,” ucap Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan, Ahmad Murjani kepadaapahabar.com, Senin (11/11) pagi.
Tak bisa dipungkiri, kata dia, apabila ingin mengisi BBM bersubsidi jenis premium selalu dihadapkan dengan tulisan "kosong" atau "sedang dalam pengiriman" di depan SPBU.
Murjani menyarankan agar Hiswana Migas, Pertamina, DPRD Provinsi, dan Pemprov Kalsel duduk bersama membahas persoalan tersebut. Baik menyangkut teknis pendistribusian maupun pengawasan.
“Artinya kalau itu ditengarai kekurangan kuota untuk Kalsel maka mesti didukung data-data di lapangan,” tegasnya.
Terpenting, sambung dia, Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Kalsel harus memperjuangkan ke pemerintah pusat dan Pertamina.
“Juga menyuarakan ke Komisi VII DPR RI untuk penambahan Kouta BBM Bersubsidi di Kalsel,” bebernya.
Murjani berharap agar Pertamina Cabang Banjarmasin dan Hiswanamigas mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi ke pemerintah daerah. Termasuk mitra kerja. Maklum, penambahan kuota BBM bersubsidi berkaitan dengan APBN.
“Semoga kue dana APBN untuk penambahan kuota Kalsel bisa lebih diperhatikan,” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi ke Region Manager Communication & CSR Pertamina Kalimantan, Hepi Wulansari belum merespon pertanyaan yang dilayangkan Wartawanapahabar.com.
Begitu juga Ketua Hiswanamigas Kalsel, Syaibani. Ia terlihat membiarkan dan hanya membaca pesan singkat via WhatsApp yang dikirim Wartawan.
Baca Juga: Simdali, Siasat Kaltara Atasi 4 Persoalan Distribusi BBM dan LPG
Baca Juga: Komisi VII Minta Pertamina Serius Tangani Penyimpangan Distribusi BBM
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Muhammad Bulkini