Bawaslu Tapin Bersiap Hadapi Potensi Pelanggaran dan Sengketa Kampanye Pilkada 2024

Menyambut tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tapin menggelar rapat kerja teknis yang menitikberatkan penanganan pelanggaran

Oleh Sandy
Bawaslu Tapin menggelar rapat teknis menghadapi potensi pelanggaran dan sengketa kampanye Pilkada 2024. Foto: bakabar.com/Sandy

bakabar.com, RANTAU – Menyambut tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tapin menggelar rapat kerja teknis yang menitikberatkan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kampanye.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu, terutama pada fase paling krusial yaitu kampanye.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Aries Mardiono, mengapresiasi langkah Bawaslu Tapin yang telah proaktif dalam mempersiapkan diri menghadapi tahapan kampanye.

"Sinergi dan koordinasi yang baik antara pengawas, peserta pemilu, serta masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga integritas pemilu yang jujur dan adil," ungkap Aries, Minggu (22/9).

Lebih lanjut, Aries menekankan bahwa kampanye merupakan tahapan yang paling rawan terhadap berbagai pelanggaran seperti politik uang, penggunaan fasilitas negara, dan pelanggaran alat peraga kampanye.

Menyikapi potensi pelanggaran, jajaran pengawas di tingkat kabupaten hingga desa didorong untuk terus meningkatkan kapasitas dalam penanganan.

"Pengawasan dan penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat sasaran akan menentukan keberhasilan pemilu. Semuanya tidak boleh lengah, karena pelanggaran harus ditindak tegas agar pemilu berjalan dengan bersih dan lancar," tambah Aries.

Sementara Komisioner Bawaslu Tapin, Santoso, memaparkan arti penting langkah antisipatif dalam mengatasi potensi pelanggaran kampanye.

"Menggunakan data dan analisis awal yang telah dikumpulkan, kami telah menyiapkan berbagai langkah pencegahan. Dari hasil pemetaan potensi, kami berharap jajaran pengawas di lapangan lebih siap dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran sejak dini," beber Santoso.

"Kolaborasi antara pengawas pemilu, peserta pemilu dan masyarakat sangat penting dalam memastikan transparansi dan keadilan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menjadi salah satu kunci keberhasilan pengawasan," tutup Santoso.