apahabar.com, BANJARMASIN – Kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dianggap membuat praktik uang kian rawan.
Hal itu tampak terlihat deretan koruptor yang kebanyakan dilakukan kepala daerah kian merajalela.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyoroti praktek oligarki dalam dunia perpolitikan itu.
Menurutnya, praktik jual beli suara berkedok uang menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah.
Bahkan pengusaha makin banyak merangkap jadi politisi, karena memiliki dukungan modal besar.
“Kepala daerah dan lembaga legislatif semakin dijejali oleh pengusaha, karena masyarakat nyaman disuap oleh uang,” ujar saat ditemui di Banjarmasin.
Menurut Rahmat, sistem politik seperti itu harus segera diperbaiki agar mencegah kepala daerah atau wakil rakyat korupsi.
Sebab pelaku bisnis menduduki jabatan posisi utama di suatu daerah bukan untuk mengabdi kepada rakyat.
Melainkan dirinya hanya mencari untung semata untuk kebutuhan finansial pribadinya. Sekaligus melancarkan usahanya berjalan tanpa ada hambatan dari aturan dan kebijakan pemerintah daerah.
Kondisi itu, sudah berlangsung turun temurun sehingga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Namun Bawaslu tak bisa berbuat banyak perihal masalah politik yang sudah salah itu.
“Prosesnya sudah salah, mau gimana lagi kan. Harapnya politik uang ini berkurang saja, kita tak bisa menghilangkannya,” tegasnya.
Belum lagi, ia menyoroti kader parpol yang sangat royal kalah popularitas dengan para pengusaha. Padahal kader itu sudah membangun partai layaknya rumah sendiri. Dari cabang rating hingga mencapai kepengurusan provinsi.
Namun kader tersebut tak bisa bergerak dengan modal usaha. Parpol lebih mengkarbitkan pengusaha untuk maju saat Pemilu. Alasannya tentu untuk membangun partai lebih besar lagi dan memuluskan usaha.
“Banyak kader yang berkeringat membangun partai mereka tetapi yang diusung pengusaha, sedangkan mereka dibelakang saja karena tak punya modal,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakanya, hasrat masyarakat yang menginginkan uang ketimbang nasib daerahnya sendiri juga turut dipermasalahkan.
Warga diwajibkan harus semakin sadar dan teliti dengan pilihannya dalam menentukan kepala daerah yang menjabat lima tahun ke depan.
Hal itu supaya APBN yang dikuncurkan pemerintah pusat dan APBD bisa langsung dirasakan dampak oleh rakyat sendiri.
“Kita harus babat politik uang sampai ke akar, dimulai dengan peran masyarakat yang siap melaporkan jika mereka adanya proses itu berjalan,” tandasnya.
Baca Juga:Entaskan Kemiskinan, Dinsos Banjarmasin Salurkan Bantuan Modal Usaha
Baca Juga:Bantu Permodalan UMKM, MHM Siap Tembus Ritel Modern
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Aprianoor