apahabar.com, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendeteksi potensi kerawanan yang akan muncul di Pilkada tahun ini. Meski begitu, pelanggaran dalam Pemilu dinilai masih seputar masalah yang sama.
Deteksi dini yang dilakukan Bawaslu Kalsel merangkum, selain permasalahan yang dapat mempengaruhi proses tahapan Pilkada, ada pula permasalahan mengakibatkan risiko keamanan.
Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah coba merinci deteksi potensi kerawanan itu. Dia menyebutkan, salah satunya munculnya calon perseorangan pada tahapan pencalonan Pilkada. Ditengarai sangat berpotensi akan adanya sengketa pada proses yang masuk di Bawaslu.
“Tapi telah menjadi komitmen Bawaslu, selain harus dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilu,” ujarnya kepada apahabar.com, Selasa (04/02).
Sebelum adanya indikasi itu, ia mengatakan pemicu munculnya pelanggaran pemilu tersebut harus dapat dicegah terlebih dahulu.
Sebab bagi Bawaslu, suksesnya penyelenggaraan Pemilu bukan dari banyaknya pelanggaran yang dapat di tangani.
Namun lanjutnya, lebih dari itu, bagaimana Bawaslu dapat menyadarkan masyarakat bahwa kontestasi politik ini telah menjadi kesepakatan bersama dalam berdemokrasi.
Adapun deteksi dini lainnya terkait isu-isu yang menjadi krusial yakni menyangkut netralitas ASN, money politik dan mahar politik, kemudian teknik-teknik kampanye seperti black campaign, negatif campaign dan positif campaign. Disamping itu ada puna penggunaan isu politisasi SARA.
“Semua itu agar pelaksanaan Pilkada ini menghadirkan pemimpin yang benar-benar dapat mewakili suara rakyat, yang mampu mewujudkan Kalsel,” pungkasnya.
Diketahui, pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) telah terbentuk sejak Desember 2019. Lalu pada Maret 2020 nanti, jajaran Pengawas Desa/ Kelurahan juga telah terbentuk.
Baca Juga:Awasi Pilkada 2020, Bawaslu Banjarmasin Libatkan Penyandang Disabilitas
Baca Juga:Pilkada 2020, Kajati Kalbar Siap Turunkan Jaksa Terbaik
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin