bakabar.com, BANJARMASIN - Bawaslu Kalsel mengaku kerepotan mencari pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024.
Beban ini akibat pelamar pernah tercantum dan memenuhi syarat (MS) sebagai pendukung paslon perseorangan oleh KPU setempat.
"Ternyata pada proses seleksi ini jadi persoalan. Banyak pelamar masuk dalam dukungan MS tadih," ujar Ketua Bawaslu Kalsel, Aris Mardiono.
Aris menekankan pelamar tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada proses seleksi pengawas TPS Pilkada 2024.
Menurutnya identitas sebagai pendukung paslon perseorangan ini seperti tercatat keanggotaan partai politik (Parpol).
"Ya kita tidak terima, karenakan terafiliasi," ucapnya.
Alhasil, Bawaslu 13 kabupaten/kota Kalsel menambah kebutuhan pendaftar pengawas TPS Pilkada 2024. Padahal, pendaftaran pengawas TPS ini ditutup Kamis (10/10/2024).
Langkah ini untuk menghindari pelamar TMS hingga mundur pasca terpilih menjadi penyelenggara TPS.
"Mudah-mudahan pendaftar tidak mundur saat mendekati proses perhitungan suara," harapnya.
Serukan Pilkada Damai
Bawaslu Kalsel menggandeng tokoh lintas agama untuk menyerukan pelaksanakan Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.
Mereka meminta agar masyarakat dari berbagai lintas agama untuk menghormati perbedaan saat Pilkada.
Karena itu, Bawaslu melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel.
"Kita menyerukan pelaksanakan Pilkada yang aman, damai, terjaga kualitasnya dan kerukunan antar umat beragama tetap terjaga," ujar Ketua Bawaslu Kalsel, Aris Mardiono.
Ia menginginkan MUI dan FKUB melibatkan tokoh agama untuk mewujudkan Pilkada yang damai dalam setiap ceramah hingga pidato keagamaan.
Bawaslu, MUI dan FKUB Kalsel mengajak pasangan calon (Paslon), tim kampanye, parpol pengusung dan relawan menjaga kedamaian Pilkada 2024.
Seruan ini diminta berlangsung hingga hari pencoblosan 27 November 2024.
"Agar dalam kampanye tidak menggunakan narasi yang mengakibatkan perpecahan antar umat beragama," ucapnya.
Selain itu, ia menyampaikan seluruh umat beragama sejatinya mengawasi seluruh tahapan Pilkada 2024.
Pengawasan ini supaya tidak mencederai pelaksanaan dengan politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, fitnah hingga kecurangan lainnya.
"Pilkada itu bukan milik penyelanggara, tetapi milik seluruh warga negara Indonesia dalam mencari pimpinan 5 tahun kedepan," tuturnya.
Ketua FKUB Kalsel M Ilham Masykuri Hamdi mengatakan keterlibatan ini untuk mengawal dan menanggulangi kerawanan setiap pelaksanaan Pilkada.
"Ini kita menggunakan sarana tokoh agama lintas iman. Itu juga seruannya jangan sampai pakai tempat ibadah untuk kampanye," pungkasnya.Bawaslu Kalsel menggandeng tokoh lintas agama untuk menyerukan pelaksanakan Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.
Mereka meminta agar masyarakat dari berbagai lintas agama untuk menghormati perbedaan saat Pilkada.
Karena itu, Bawaslu melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel.
"Kita menyerukan pelaksanakan Pilkada yang aman, damai, terjaga kualitasnya dan kerukunan antar umat beragama tetap terjaga," ujar Ketua Bawaslu Kalsel, Aris Mardiono.
Ia menginginkan MUI dan FKUB melibatkan tokoh agama untuk mewujudkan Pilkada yang damai dalam setiap ceramah hingga pidato keagamaan.
Bawaslu, MUI dan FKUB Kalsel mengajak pasangan calon (Paslon), tim kampanye, parpol pengusung dan relawan menjaga kedamaian Pilkada 2024.
Seruan ini diminta berlangsung hingga hari pencoblosan 27 November 2024.
"Agar dalam kampanye tidak menggunakan narasi yang mengakibatkan perpecahan antar umat beragama," ucapnya.
Selain itu, ia menyampaikan seluruh umat beragama sejatinya mengawasi seluruh tahapan Pilkada 2024.
Pengawasan ini supaya tidak mencederai pelaksanaan dengan politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, fitnah hingga kecurangan lainnya.
"Pilkada itu bukan milik penyelanggara, tetapi milik seluruh warga negara Indonesia dalam mencari pimpinan 5 tahun kedepan," tuturnya.
Ketua FKUB Kalsel M Ilham Masykuri Hamdi mengatakan keterlibatan ini untuk mengawal dan menanggulangi kerawanan setiap pelaksanaan Pilkada.
"Ini kita menggunakan sarana tokoh agama lintas iman. Itu juga seruannya jangan sampai pakai tempat ibadah untuk kampanye," pungkasnya.