apahabar.com, JAKARTA - Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas baru saja menyelesaikan program magang untuk Aparat Sipil Negara (ASN) Papua Barat.
Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengungkapkan bahwa dipilihnya Papua Barat lantaran selama ini akses magang untuk ASN dari wilayah Indonesia timur memang relatif lebih terbatas.
"Salah satu alasannya adalah tingginya tingkat persaingan serta masih adanya kesenjangan kapasitas ASN secara nasional," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (2/10).
Lebih lanjut Taufik menjelaskan, program magang ini merupakan hasil kerja sama Bappenas dengan proyek USAID Kolaborasi dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Baca Juga: Menteri Bappenas: Perubahan Iklim Sulitkan Sektor Perkonomian
Menurut dia, inisiatif kerja sama program magang ASN bersama USAID Kolaborasi ini merupakan langkah yang baik dalam mendorong percepatan peningkatan kapasitas untuk pemerintah daerah di Tanah Papua.
“Program seperti ini sangat penting terutama dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan jangka panjang” pungkas dia.
Penting untuk tahu. Program magang angkatan pertama ini telah selesai dilakukan di Jakarta selama satu bulan. Terhitung sejak Sejak 2 Oktober 2023.
Peserta yang terlibat dalam program tersebut diikuti berjumlah 18 ASN. Yang mana perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dan Provinsi Papua Barat.
Baca Juga: Pembangunan Berkelanjutan, Bappenas: Indonesia perlu Pelokalan SDGs
Sebagai informasi, USAID Kolaborasi merupakan sebuah program peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat selama 5 tahun pada 2022 -2027.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tepat sasaran sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
USAID Kolaborasi merupakan program hasil desain bersama dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.
Program ini mendapatkan pendanaan 10 juta dolar dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui United States Agency for International Deveploment (USAID).
Implementasi program dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama INFID dan Yayasan Kitong Bisa (KBF).