apahabar.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menjawab keluhan masyarakat soal menipisnya stok minyak goreng bersubsidi Minyakita. Dirinya membantah soal kelangkaan Minyakita di pasaran.
"Bukan. Stoknya menipis. Gini loh, minyak kita ini kan memang Stoknya 300.000 ton perbulannya. Kebijakannya kan memang ada pembatasan untuk konsumen. Jadi wajib pake KTP biar terkoordinasi," katanya kepada wartawan, Kamis (2/2).
Lebih lanjut, Zulhas menyebut minyak goreng bersubsidi dari pemerintah itu memilki kualitas yang cukup baik.
Baca Juga: Antisipasi Kenaikan Komoditas Pangan, Mendag Siap Subsidi Ongkos Transportasi
"Jadi semua orang kalau ke pasar nyarinya Minyakita, karena Kualitasnya bagus dengan harga Rp 14.000 setara dengan harga pasaran Rp 20.000. Jadi orang pada beli itu, sehingga barangnya jadi kurang," imbuhnya.
Akhirnya, Kementerian Perdagangan setuju untuk menambah 50 persen stok minyak goreng subsidi dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulannya. Pihaknya telah meminta perusahaan Crude Palm Oil (CPO) untuk menambah pasokan bahan baku. Dengan begitu, perbandingan pasokan minyak dalam negeri dan ekspor menjadi 1:6 dari 1:9.
"Upaya ini diharapkan membuat perusahaan mampu membanjiri pasokan CPO dalam negeri," katanya.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Intensifkan Pemantauan Pasca Berkurangnya Stok Minyak Goreng Subsidi
Mendag Zulhas juga menuturkan, kelangkaan Minyakita antara lain disebabkan oleh implementasi program B35 yang menyedot CPO lebih banyak.
Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menampik implementasi B35 sebagai penyebab kelangkaan Minyakita. Menurutnya, B35 justru akan meningkatkan pasokan minyak sawit dalam negeri.
"Kita antisipasi dengan peningkatan suplai di dalam negeri. Ini akan kita monitor, terutama menjelang hari besar," ujarnya di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (31/1).
Baca Juga: Kebijakan B35 Dipastikan Tidak Ganggu Pasokan Minyak Goreng
Menurut Menko Airlangga, kelangkaan Minyakita juga diakibatkan oleh lemahnya permintaan atau demand di luar negeri, bukan karena program B35. Hal itu ada kaitannya dengan kampanye deforestasi yang dilakukan negara-negara Eropa.
"Ini sebabnya adalah lemahnya demand. Berkurangnya demand terjadi karena gerakan-gerakan di Eropa," jelas dia.